Aspek Indonesia: Stop PPKM Darurat Jika Pemerintah Tak Mampu Beri Makan Rakyat

Berita Baru, Jakarta – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat hingga akhir Juli 2021. 

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, jangan memperpanjang PPKM darurat, kecuali jika pemerintah siap untuk memberikan bantuan pangan yang mencukupi kepada rakyat menengah bawah yang terdampak. 

“Banyak perusahaan yang kesulitan dalam berusaha, yang berakibat pada terjadinya tsunami pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Kalaupun perusahaan tidak melakukan PHK, namun banyak perusahaan yang merumahkan pekerjanya dan tidak membayar upah sesuai yang seharusnya,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (19/7/2021).

Pada akhirnya, lanjutnya, karena tidak lagi memiliki penghasilan, maka rakyat akan mengalami kemiskinan dan kelaparan. Saat ini, masyarakat yang semula berada di kelas menengah juga mulai terdampak karena ada yang di-PHK dan ada yang dipotong upahnya. 

“Bisa dibayangkan, jika kelas menengah saja sudah mulai kesulitan, bagaimana masyarakat yang di kelas bawah? Pemerintah harus benar-benar mempersiapkan dan menyalurkan bantuan pangan jika ingin memperpanjang PPKM darurat,” ujarnya. 

Ia menyebutkan, Aspek Indonesia juga menyoroti pelaksanaan PPKM darurat yang dilaksanakan sejak 3 Juli 2021, yang dinilai tidak efektif. Di lapangan banyak terjadi sikap arogan petugas kepada rakyat dan pedagang kecil. 

“Seharusnya yang diantisipasi oleh petugas adalah mengatur agar tidak terjadi kerumunannya, bukan malah menutup atau mengintimidasi pedagang yang sedang mencari rezeki,” ucapnya. 

Selain itu, tambanya, Aspek Indonesia juga menyoroti kembali soal masih masuknya tenaga kerja asing di masa PPKM, khususnya asal China, yang selalu terjadi setiap kali adanya pembatasan aktivitas masyarakat. 

“Di satu sisi, rakyat sendiri dipersulit aktivitas dan mobilitasnya, bahkan diberikan sanksi denda atau penjara. Namun TKA asal China selalu mendapat perlakuan khusus untuk mudah masuk Indonesia. Bahkan kedatangannya selalu dibela oleh pejabat pemerintah,” imbuhnya. 

Oleh karena itu, Aspek Indonesia meminta pemerintah untuk serius dalam melindungi hak kesehatan dan hak hidup layak seluruh rakyat Indonesia, antara lain dengan, pertama, pemberian bantuan pangan untuk seluruh rakyat yang terdampak pandemi, antara lain rakyat menengah ke bawah dan orang lanjut usia. 

Kedua, pemberian subsidi upah bagi seluruh rakyat yang terdampak, antara lain untuk para korban PHK, pekerja yang dirumahkan dan pekerja yang tidak dibayar upahnya. 

Ketiga, pemberian bantuan sosial dan modal  untuk pedagang usaha kecil dan menengah yang terdampak. Keempat, pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak-anak yang orang tuanya terdampak pandemi Covid-19. 

Kelima, pemberian subsidi biaya pemeriksaan kesehatan kepada pekerja khususnya untuk swab antigen dan PCR (Polymerase Chain Reaction), karena banyak perusahaan yang meminta pekerjanya untuk melakukan tes tersebut secara mandiri atau biaya sendiri. 

“Pandemi Covid-19 dan segala dampaknya memang sangat berat. Namun Pemerintah tetap berkewajiban untuk dapat melindungi seluruh rakyatnya agar tidak jatuh pada jurang kemiskinan dan mengalami kelaparan,” pungkasnya.