Potensi Bencana di Bandung, Pemkot Kaji Pembentukan BPBD

Berita Baru, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah mengaji ulang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Hal itu karena ada beberapa dinas yang memiliki beban terlalu berat.

“DPKP3 (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Pertamanan), misalnya. Ada banyak hal yang diurus, bebannya terlalu besar,” ujar Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana di Balai Kota Bandung, Senin (25/11/2019).

Wakil wali kota mengatakan, salah satu kajian yang sedang dilakukan adalah terhadap lembaga khusus yang menangani kebencanaan.

Sebagaimana diketahui, dinas yang menangani bencana di Kota Bandung berada di bawah Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB). Namun kini Pemkot Bandung berencana untuk membuat satu struktur khusus untuk menangani bidang itu.

Struktur yang dimaksud adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah (Orpad) masih mengkaji organisasi secara keseluruhan.

“Sebetulnya Pak Wali Kota sudah memerintahkan Orpad untuk membuat dinas tersendiri untuk penanggulangan bencana, terpisah dari Diskar PB. Memang kajiannya masih di bagian Orpad,” tuturnya.

Gagasan tersebut bermula karena Pemkot Bandung menilai potensi kebencanaan di Kota Bandung juga cukup besar. Tidak hanya kebakaran, namun bencana seperti gempa tektonik, longsor, dan banjir juga harus menjadi perhitungan.

“Memang selama masih ada stigma bahwa Bandung mah aman dari bencana. Padahal potensi bencana di Kota Bandung itu sebetulnya besar,” ucapnya.

Salah satu bencana besar yang mengancam adalah adanya sesar lembang. Menurut para ahli, jika Sesar Lembang bergerak sehingga menyebabkan gempa berkekuatan 6-7 skala Ritcher, dampak di Kota Bandung akan jauh lebih dahsyat. “Kota Bandung bisa habis, bisa rata,” ujarnya.

Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman dan edukasi tentang mitigasi bencana sedini mungkin. Jangan sampai ketika bencana terjadi, mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri.

“Kalau sudah selamat ketika bencana, sebelahnya ada yang minta tolong, dia bisa menolong. Tapi kalau tidak bagaimana dia bisa menolong. Kita sepakat kita harus mengedukasi bagaimana masyarakat bisa survive ketika ada bencana,” imbuhnya.

Edukasinya pun harus sistematis, bukan lagi dengan metode seminar atau diskusi, melainkan simulasi. Kendati berbiaya relatif lebih besar, namun Yana tak masalah selama untuk kepentingan masyarakat. “Pasti biaya tapi mereka mendorong,” katanya. (MC Bandung/toeb)