Wakil Ketua Komisi IX DPR Pertanyakan Rencana Jual Beli Vaksin COVID-19

Berita Baru, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mempublikasikan rencana pelaksnaan Vaksinasi Gotong Royong (VGR) mulai Senin (12/7) mendatang.

Menurut Wakil Menteri BUMN Pahala N. Mansury, Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu dapat mempercepat pembentukan kekebalan komunal (herd immunity) sehingga pemulihan perekonomian nasional dapat berjalan lebih cepat.

Menurutnya, Vaksinasi Gotong Royong individu ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 19 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkes No. 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Kimia Farma merupakan perusahaan yang akan membuka 8 klinik vaksinasi berbayar tesebut pada Senin (12/7/2021) mendatang. Delapan klinik tersebut tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, dan Bali.

“Kimia Farma sebagai bagian dari Holding BUMN Farmasi berkomitmen untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh pihak untuk mempercepat vaksinasi nasional baik melalui Vaksinasi Gotong Royong Perusahaan maupun Individu,” ujar Pahala dikutip dari CNBC Indonesia, Sabtu (10/7).

Menanggapi informasi tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengaku sedang mengklarifikasi kepada Menteri Kesehatan. Pasalnya pihaknya belum pernah mendapatkan laporan terkait rencana Vaksinasi Gotong Royong tersebut.

“Kami di komisi IX belum pernah mendengar ataupun dilapori akan ada istilah Vaksin Gotong Royong Individual, apalagi beli,” tukas Nihayah dikutip dari akun Instagram pribadinya @ninikwafiroh, Minggu (11/7).

Lebih lanjut politisi muda PKB asal Banyuwangi tersebut menjelaskan bahwa selama ini hanya ada dua jenis vaksinasi, yaitu vaksin untuk masyarakat dan vaksin yang disediakan perusahaan untuk karyawan serta keluarga karyawan.

“Keduanya gratis, sesuai keputusan Komisi IX dan diperkuat oleh Keputusan Presiden. Lah ini kok tiba-tiba ada vaksin yang diperjualbelikan???,” gugat Nihayah.

Ketika status tersebut ia tulis, Nihayah mengaku telah mengirimkan pertanyaan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait hal itu. Namun belum mendapat jawaban.

“Well kami sudah tanya ke Menkes, tapi belum dijawab, nanti kalau sudah dijawab, I will share jawabannya ya,” pungkasnya.