Mahfud: Gubernur dan Wagub Harus Orang Asli Papua

Berita Baru, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur di wilayah paling timur Indonesia itu harus orang asli Papua.

Menurut Mahfud, hal ini sebagai upaya pemerintah masih mengedepankan sejumlah pendekatan-pendekatan kesejahteraan dengan berbagai kebijakan khusus yang diberikan kepada masyarakat asli Papua.

“Pertama, Gubernur dan Wakil Gubernur harus orang asli Papua,” kata Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (19/5).

Mahfud mengatakan, kebijakan seperti itu tidak dapat ditemukan di wilayah-wilayah Indonesia lain selain Papua. Selain itu, kata dia, terdapat sejumlah kursi-kursi perwakilan rakyat yang sudah dipastikan milik orang Papua asli.

Menurut Mahfud, hal itu tercermin dengan kuota 25 persen di DPRD Papua jadi milik orang asli wilayah itu.

“Itu afirmasi, artinya kalau ada pemilu, lalu ada orang asli Papua itu kalah, yang kalah itu dinaikkan,” imbuhnya.

Menurut Mahfud, pendekatan damai tersebut masih tetap dilakukan oleh pemerintah di wilayah Papua. Hanya saja, dalam beberapa waktu terakhir segelintir kelompok yang menebar teror di wilayah Papua kerap melancarkan serangan.

Sehingga, kata dia, pemerintah pun harus mengambil langkah hukum untuk melakukan penindakan terhadap mereka. Hal itu juga kemudian mendasari penetapan sejumlah kelompok tersebut sebagai teroris.

“Kami akan memburu para teroris. Bukan organisasi Papua, tapi orang-orang Papua yang melakukan teror. By name, ada nama-nama, bukan sembarang orang Papua,” pungkasnya.