Gelar Audiensi Bersama Bupati, Wahid Foundation Dorong Desa Damai Berkembang di Sumenep
Berita Baru, Sumenep – Wahid Foundation berhasil membentuk Desa Damai di tiga desa di Kabupaten Sumenep, yaitu di Desa Guluk-Guluk, Desa Prancak, dan Desa Payudan Dundang.
Wahid Foundation berharap Bupati Sumenep mengadopsi dan menjadikan program tersebut sebagai program percontohan berbasis desa yang fokus dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sumenep.
Hal itu disampaikan Ulfa, Koordinator Wilayah Wahid Foundation Sumenep, Jawa Timur saat melakukan audiensi dengan Bupati Kabupaten Sumenep, Achmad Fauzi di kantornya Senin sore, (13/04).
Program Desa Damai Wahid Foundation yang sudah berjalan 4 tahun di tiga desa di Kabupaten Sumenep tersebut sudah menghasilkan beberapa produk yang dihasilkan dari pemberdayaan ekonomi perempuan. Diantaranya produk Patola yang dimiliki Kelompok Kerja (Pokja) Desa Damai Payudan Dundang, produk kripik cabe dan kopi yang dimiliki Pokja Desa Prancak, dan produk emping jagung yang dimiliki oleh Pokja Guluk-Guluk.
“Program Desa Damai ini memiliki tiga pendekatan, yaitu pemberdayaan ekonomi, mekanisme pembangunan perdamaian, dan penguatan peran perempuan,” Kata Ulfa ketika mempresentasikan Program Desa Damai kepada Achmad Fauzi, Bupati Sumenep.
Dalam program ini, kata Ulfa, pendekatan pemberdayaan ekonomi dan penguatan peran perempuan bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar mandiri secara ekonomi, selain untuk melatih kepercayaan diri dan kepemimpinan perempuan. Menurut Ulfa, hal tersebut senada dengan apa yang pernah dikatakan oleh Gus Dur, “perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi”. “Sebab perdamaian tidak akan terealisasi apabila urusan perut masih belum selesai.” Kata Ulfa.
Selain itu, Program Desa Damai juga bertujuan untuk menguatkan perempuan sebagai aktor utama dalam pembangunan perdamaian di lingkungan keluarga dan desa. Masih menurut Ulfa, Ini tidak lain adalah untuk mempromosikan perdamaian dan kesetaraan di tingkat desa.
Penguatan perempuan di lingkungan desa menurut Wahid Foundation berguna untuk mendeteksi dini dan mencegah potensi konflik sosial yang ada di desa. Hal ini sudah diimplementasikan oleh Pokja Prancak yang sudah membentuk Satuan Tugas yang bertugas merespons setiap potensi konflik sosial dan mendampingi para korban yang terdampak. Begitu pula dengan Pokja Payudan Dundang, mereka fokus dalam mencegah pernikahan dini dan juga memberikan pendampingan hukum bagi pada korban kekerasan dalam rumah tangga.
Merespons hal itu, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi menyambut baik para peserta audiensi dan juga Program Desa Damai yang sudah berjalan di Sumenep tersebut. Menurutnya, Program Desa Damai mampu menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Sumenep saat ini, yaitu minimnya program pemberdayaan perempuan.
“Pemberdayaan perempuan saat ini sangat lemah implementasinya di lapangan kaitannya dengan intervensi pemerintah kabupaten di dalamnya. Untuk saat ini kami membutuhkan kerjasama dan mitra-mitra untuk hal ini, ” Ungkap Achmad Fauzi membuka sesi diskusi dalam audiensi tersebut.
Ia menyebutkan beberapa masalah yang banyak terjadi di tengah masyarakat, salah satunya yaitu banyaknya anak-anak yang putus sekolah dan diantara mereka banyak yang memutuskan untuk menikah dini. Sementara itu catatan survey menurut sejumlah ahli, pernikahan dini menjadi salah sebab terbanyak dalam kasus kekerasan di dalam rumah tangga.
“Keberadaan Wahid Foundation dengan Program Desa Damai menyumbang dalam pencegahan prosentase pencegahan banyaknya anak yang putus sekolah, begitu pula selanjutnya dengan anak yang menikah dini, ” Kata Fauzi melanjutkan problematika masyarakat Sumenep saat ini.
Baginya, pemberdayaan perempuan saat ini sangatlah urgen. Sebab, populasi terbanyak saat ini di Sumenep adalah perempuan. Maka menurutnya, pemberdayaan perempuan sangatlah bisa memberikan sumbangsih dari segi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembangunan kualitas sumberdaya manusia khususnya perempuan.
Program Desa Damai Wahid Foundation yang sudah berjalan sejak tahun 2017 tersebut menyumbang kontribusi terhadap pembangunan, sebab program tersebut sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme (RAN PE) dan Rencana Aksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS). Selain itu, Program Desa Damai juga sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Suistanable Development Goals) yaitu kesetaraan gender dan juga menyesuaikan dengan visi misi RPJMD masing-masing desa.
Selanjutnya, Bupati Kabupaten Sumenep akan mengundang kembali Wahid Foundation dan Pokja dari 3 Desa setelah adanya data terbaru terkait permasalahan perempuan yang saat ini relevan terjadi di di Sumenep untuk selanjutnya dibangun rencana kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Sumenep.