Uji Coba Rudal, Korut: Hak Penuh Negara Berdaulat untuk Pertahanan Diri

Berita Baru, Internasional – Baru-baru ini, Korea Utara mengutuk pernyataan Biden mengenai uji coba rudal yang dilakukan oleh Pyongyang.

Pada konferensi pers pertamanya, Joe Biden mengatakan bahwa Korea Utara mengalami krisis kebijakan luar negeri teratas, dan bahwa Washington akan memberikan tanggapan “yang sesuai” jika Pyongyang terus melakukan uji coba rudal.

Uji coba rudal, seperti dilansir dari Sputnik News, dilakukan sebagai tanggapan atas latihan militer regional yang diperbarui antara AS dan Korea Selatan, sekaligus peringatan bahwa AS akan menghadapi “bahaya” jika presiden Biden terus membuat pernyataan yang sembrono.

Pernyataan hari Sabtu dari Ri Pyong Chol, sekretaris Komite Sentral Partai Buruh Korea, mencatat bahwa Biden menampakkan permusuhan yang mendalam terhadap Korea Utara.

“Uji coba peluru kendali taktis tipe baru baru-baru ini adalah tindakan yang sama dengan pelaksanaan hak penuh negara berdaulat untuk pertahanan diri, karena itu adalah proses yang telah dilakukan untuk mengimplementasikan tujuan kebijakan pada Ilmu pertahanan negara yang dicetuskan oleh pihak kita dan pemerintah untuk mendongkrak kemampuan pertahanan negara,” jelas Ri.

“Pernyataan seperti itu dari presiden AS adalah provokasi dan pelanggaran terselubung atas hak negara kita untuk membela diri,” tambahnya.

Korea Utara telah lama menyatakan bahwa latihan militer yang berkelanjutan di wilayah tersebut merupakan ancaman bagi negaranya karena latihan dengan mitra regional berfungsi sebagai latihan untuk potensi invasi terhadap Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK).

Ri melanjutkan dengan menyatakan bahwa Biden mengungkapkan “logika seperti gangster” dengan mengharapkan Korea Utara tidak memastikan keamanannya sendiri, karena Washington memberikan izin untuk melanjutkan latihan militer bersama di wilayah tersebut.

“Kami sama sekali tidak mengembangkan senjata untuk menarik perhatian seseorang atau memengaruhi kebijakannya. Jika latihan perang yang dilakukan oleh AS tepat sebelum pihak yang berperang di seberang lautan adalah untuk ‘pertahanan’, kami seharusnya memiliki hak penuh untuk membela diri untuk menahan ancaman militer AS di daratannya,” lanjut Ri.

“Pemerintah AS yang baru jelas mengambil langkah pertama yang salah. Jika AS melanjutkan ucapannya yang sembrono tanpa memikirkan konsekuensinya, AS mungkin akan dihadapkan pada sesuatu yang tidak baik.”

“Kami tahu betul apa yang harus kami lakukan. Kami akan terus meningkatkan kekuatan militer kami secara menyeluruh dan luar biasa,” pungkasnya.

Uji coba rudal Korea Utara baru-baru ini adalah uji coba pertama yang dilakukan di bawah pemerintahan Biden. Negara itu terakhir kali meluncurkan sepasang rudal balistik jarak pendek pada Maret 2020, di puncak pandemi COVID-19.

Proyektil taktis tipe baru yang baru dikembangkan, yang dilaporkan KCNA diluncurkan pada 25 Maret 2021, digambarkan dalam foto ini yang dirilis 26 Maret 2021 oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) Korea Utara di Pyongyang, Korea Utara.

Selama konferensi pers Kamis (25/3), Biden mengecam tes tersebut dan berjanji bahwa pemerintahannya akan “merespon ” jika Pyongyang memilih untuk melakukan tes tambahan. Namun, Biden juga menyatakan dia akan bersedia untuk membuat resolusi diplomatik dengan para pemimpin Korea Utara, selama denuklirisasi ada di atas meja.

Baik Gedung Putih maupun Departemen Luar Negeri AS tidak menanggapi pernyataan Ri.

Hubungan antara AS dan DPRK tetap tegang selama beberapa dekade sejak pemerintahan Trump, meskipun mantan Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah mengadakan pertemuan dua kali.