Kritik Penurunan Baliho HRS, Fadli Zon Singgung Dwifungsi ABRI

Berita Baru, Jakarta – Penurunan baliho bergambar Habib Rizieq Syihab (HRS) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai kritik dari Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon. Melalui akun Twitter pribadinya, Fadli Zon menyebut, hal itu bukan kewenangan TNI.

“Apa urusannya Pangdam Jaya memerintahkan mencopot baliho? Di luar kewenangan dan tupoksi TNI,” kata Fadli Zon, Jumat (20/11).

Fadli juga mengingatkan, agar Pangdam Jaya tidak terlalu jauh terseret arus politik. Dia bahkan menyinggung soal Dwifungsi ABRI.

“Sebaiknya jangan semakin jauh terseret politik, kecuali mau hidupkan lagi ‘dwifungsi ABRI’ imbangi ‘dwifungsi polisi’,” ujar Anggota Komisi I DPR RI itu.

Senada, Aktivis Lingkungan Dendhy Laksono juga mengkritik tindakan TNI. Pendiri Watchdoc itu menyebut penurunan baliho bukan wewenang TNI.

“Apakah baliho melanggar hukum? Kalau pun iya, bukan urusan TNI. Sudah diturunkan, tapi dipasang lagi? Juga bukan urusan TNI. Apalagi membubarkan organisasi.” tulis Dendhy di akun Twitter miliknya.

Dendhy juga mewanti TNI untuk tidak bangga. Sebab menurutnya, mengurus ormas justru merendahkan institusi TNI.

Sebelumnya, beredar viral video penurunan baliho bergambar wajah HRS yang merupakan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) oleh lima orang berpakaian loreng. Tiga orang menarik baliho dari bawah, sementara dua orang lainnya memanjat tiang untuk menurunkan baliho.

Menanggapi beredarnya video tersebut, Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurrahman angkat bicara, ia menyatakan secara tegas bahwa penurunan baliho tersebut merupakan perintahnya.

“Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu,” kata Mayjen Dudung, Jumat (20/11).

Lebih lanjut, Dudung menegaskan bahwa terkait pemasangan baliho harus mematuhi aturan. Perwira tinggi TNI-AD itu meminta tidak ada pihak yang seenaknya sendiri dan merasa paling benar.

“Kalau siapa pun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum. Kalau masang baliho udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya,” tegas Mayjen Dudung.

Tak hanya itu, Dudung bahkan meminta FPI dibubarkan dan tidak bersikap seenaknya. Dia memgingatkan FPI agar tidak coba-coba dengan TNI.

“Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur suka-sukanya sendiri. Saya katakan, itu (penurunan baliho) perintah saya. Dan ini akan saya bersihkan semua, tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Achmad Riad menjelaskan, penurunan baliho ini adalah operasi bersama, jadi tidak hanya TNI saja. Polisi dan Satpol PP ikut dalam kegiatan tersebut.

“Yang jelas, itu dilaksanakan secara bersama. Ada Satpol PP-nya, ada polisinya, ya, TNI-nya di bawah membantu,” jelas Mayjen Riad.