Aktivis Lintas Lembaga dan Komunitas di Gresik Deklarasi Rumah Gepal sebagai Pusat Kajian dan Pengaduan Masyarakat

Berita Baru, Gresik – Puluhan aktivis lintas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas di Gresik mendeklarasikan Rumah Gerakan Penolak Lupa (Rumah Gepal). Deklarasi bertempat di Jalan Kramat Langon Nomor 50 RT 02 RW 07 Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Gresik.

Secara fungsi, Rumah Gepal nantinya digunakan sebagai pusat kajian, diskusi dan pengaduan masyarakat seputar persoalan yang ada di Kabupaten Gresik, baik seputar kebijakan pemerintah maupun kapitalisme industri.

Koordinator umum Rumah Gepal, Syafiuddin KC mengatakan, secara subtansi, Rumah Gepal berfungsi sebagai ruang edukasi untuk masyarakat, agar masyarakat tidak lupa terhadap kebijakan yang telah dibuat selama 10 tahun rezim memimpin.

“Kami mempertegas keberadaan, untuk untuk memberikan penilaian (raport merah) terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat dengan gerakan moral serta advokasi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Syafiuddin, selama 10 tahun terakhir, banyak sekali kebijakan di berbagai sektor yang dinilai tidak pro terhadap rakyat. Hal ini tentu harus di evaluasi agar kedepan, masyarakat bisa melakukan kontroling dan menyarakan segala bentuk kebijakan yang menindas rakyat.

“Selama 10 tahun, banyak kebijakan yang tidak pro dengan rakyat, baik di sektor infrastruktur, pendidikan, kebudayaan, lingkungan hidup, maupun kesejahteraan masyarakat, kita juga telah banyak melakukan aksi dan advokasi, baik berupa aliansi maupun masing-masing LSM,” tandasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Paramaniaga Pedagang Alun-alun Gresik (PPAG) Yasin, Ia menuturkan, pada September 2017, sebanyak 200 pedagang kaki lima yang biasa berjualan di Alun-alun Gresik harus rela digusur akibat proyek revitalisasi alun-alun menjadi Islamic Center.

“Kami masih ingat betul bagaimana dulu teman-teman kami yang berjualan di gusur dan dipindah ke Jalan Noto Prayitno yang menurut kami sangat tidak strategis utuk dijadikan wilayah berjualan, dan hingga saat ini pemerintah masih membiarkan kondisi mereka, saat itu kawan-kawan aktivis menggelar beberapa aksi, hingga puncaknya sejumlah kawan-kawan aktivis dipenjarakan,” ungkap Yasin.

Begitupun juga dengan Ketua Forum Kota (ForKot) Haris Sofwanul Faqih, Ia berujar bahwa dalam Forkot fokus melakukan aksi penolakan kawasan industri JIIPE menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“ForKot tengah fokus melakukan penolakan terhadap kawasan industri JIIPE menjadi KEK. Selain itu, ForKot juga melakukan pengawalan terhadap sejumlah warga yang terdampak oleh kawasan JIIPE, dan sejumlah aksi lain sudah banyak dilakukan oleh ForKot terkait dengan kebijakan pemerintah yang tidak memihak terhadap rakyat,” paparnya.

Senada, Ketua Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Muslimin menilai, kebijakan selama 10 tahun ini sangat banyak. Namun, yang berdampak secara langsung untuk kesejahteraan masyarakat masih sangat minim.

“Kebijakan selama 10 ini masih cenderung lebih memprioritaskan infrastruktur, namun tidak di imbangi dengan kesejahteraan masyarakat, faktanya masih banyak masyarakat gresik yang pengangguran, padahal industri begitu banyak,” timpalnya.

Untuk diketahui, sejumlah LSM yang melebur dalam Gepal diantaranya, FPPI, PAL, ForKot, MGPK, PPAG, GenPATRA, Komunitas Seni, Pegiat Pemberdaya dan sejumlah Komunitas Pemuda dari unsur buruh.

Kedepan, berpusat di Rumah Gepal, gabungan LSM dan Komunitas tersebut akan menggelar program-program kerja baik diskusi, advokasi, maupun aksi bersama.