Menhan Venezuela Tidak Terima AS Mengirim Kapal Penghancur ke Wilayahnya

Berita Baru, Internasional – Selasa (23/6), Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), mengeluarkan rilis pers yang mengatakan bahwa mereka melakukan Operasi Kebebasan Navigasi (FONOP) di Laut Karibia untuk menentang klaim maritim berlebihan oleh Venezuela.

Disebutkan bahwa operasi itu dilakukan oleh kapal perusak berpeluru kendali kelas satu Arleigh Burke USS Nitze (DDG 94) dan beroperasi di di perairan internasional di luar wilayah 12 mil laut teritorial Venezuela.

“Selama operasi, kapal secara sah menjelajahi suatu wilayah yang oleh rezim tidak sah Maduro yang secara salah mengklaim memiliki kendali atas, sebuah klaim yang tidak sesuai dengan hukum internasional,” tulis rilis pers Angkatan Laut AS.

Angkatan Laut AS juga menyebutkan bahwa operasi laut itu merupakan fondasi dari upaya keamanan yang berkelanjutan, dan penting untuk perdamaian dan stabilitas regional.

“Amerika Serikat akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkan, menjaga hak, kebebasan, dan penggunaan laut dan wilayah udara yang dijamin secara sah untuk semua negara,” tegas Laksamana Craig Faller, Komandan Komando Selatan AS.

Selain itu, operasi tersebut disebut merupakan bagian dari operasi melawan gembong narkotika yang disempurnakan oleh Presiden Trump.

Terkait tujuan melawan gembong narkoba, pekan lalu, Angkatan Udara AS juga melakukan pengintaian dengan mengirim dua pesawat pengintai beberapa puluh mil dari lepas pantai Venezuela.

Tujuan itu didahului oleh klaim Washington yang menunjuk beberapa pejabat tinggi Venezuela, termasuk Presiden Maduro, sebagai ‘teroris-narco.’ Washington kemudian melayangkan dakwaan federal terhadap mereka dan mengeluarkan imbalan jutaan dolar untuk penangkapan mereka.

Venezuela Geram

Operasi tersebut membuat Venezuela geram. Sebagai tanggapan, Rabu (24/6), Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino memperingatkan Angkatan Laut AS agar tidak melakukan operasi di dekat perairan teritorial negara Amerika Selatan itu.

”Sebuah kapal penghancur Angkatan Laut AS mendekati 48 kilometer dari pantai, yang merupakan tindakan provokasi yang jelas. Itu tidak dapat disebut sebaliknya […] itu adalah tindakan yang jelas-jelas menantang,” kecam Padrino pada pertemuan militer Carabobo, dilansir dari Sputnik.

Selain itu, Padrino juga memperingatkan bahwa jika kapal perang AS melakukan ‘operasi militer’ di perairan Venezuela, maka AS akan menerima tanggapan kuat dari angkatan bersenjata Venezuela.

Selain itu, Venezuela juga membantah tuduhan AS yang menyebut Venezuela mendukung gembong narkotika.

Presiden Maduro juga menyebut bahwa AS ‘membuat kesalahan baru’ dengan membuat tuduhan itu. Ia juga menekankan bahwa Venezuela telah berada di garis depan dalam perang melawan perdagangan narkoba ilegal selama 15 tahun.

Pengiriman Minyak Iran ke Venezuela

Sebelumnya, AS gagal menghalangi Iran mengirimkan bahan bakar besar-besaran ke Venezuela pada akhir bulan Mei dengan dasar bahwa AS ingin menghalangi perdagangan narkotika yang dilakukan Venezuela. Namun, kelima kapal tanker Iran berhasil sampai di Venzeula dengan tanpa ada halangan berarti.

Atas keberhasilan pengiriman itu, AS menjatuhkan sanksi pada setiap kapten dari lima kapal tanker Iran yang berhasil mengirimkan sekitar 1,5 juta barel bensin ke Venezuela.

Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza kemudian menyebut sanksi tersebut merupakan sebuah ‘ledakan kesombongan’ dan mengindikasikan bahwa AS tidak peduli dengan semua rakyat Venezuela.

Baik Iran maupun Venezuela sama-sama mendapatkan sanksi dari AS.

AS memberikan sanksi kepada Venezuela karena AS tidak mengakui Presiden Maduro sebagai presiden sah Venezuela yang terpilih dalam pemilihan langsung pada tahun 2018.

Sejak saat itu, Washington mulai memberikan sanksi ekonomi yang keras pada ekonomi Venezuela hingga mengalami krisis yang parah.

Salah satu contoh sanksi teresbut adalah pembekuan aset dari perusahaan migas Venezuela Petroleos de Venezuela (PDVSA). Venezuela mengecam pembekuan aset tersebut karena itu melanggar hukum. Selain itu, Caracas juga menyebut pembekuan aset itu merupakan upayan AS untuk mendapatkan cadangan minyak Venezuela.