Terancam Perang Dagang, Australia Nego Daging Sapi dengan China

Berita Baru, Internasional – China dan Australia terancam terlibat perang dagang. Hal ini dikarenakan China secara mengejutkan menghentikan impor daging sapi dari negeri Kanguru itu.

Meski kecewa, Menteri Perdagangan Australia Simon Birmingham akhirnya menghubungi China untuk meminta perundingan lewat panggilan telepon. Sebagaimana ditulis Reuters, Birmingham meminta pembicaraan khusus dengan Menteri Perdagangan China Zhong Shan.

Namun belum ada laporan terperinci soal situasi tersebut. Kepada jaringan televisi Seven, Birmingham mengatakan Australia masih menginginkan adanya hubungan secara terhormat dengan China.

Sebelumnya, China melarang pembelian daging karena isu pelanggaran karantina. Impor ditangguhkan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan konsumen China.

Penangguhan daging sapi ini muncul beberapa hari setelah China mengusulkan kenaikan tarif hingga 80% pada gandum Australia. Sebagian pihak beranggapan, ini merupakan tindakan pembalasan Beijing atas desakan Australia untuk penyelidikan asal-usul wabah corona (COVID-19).

Pejabat China mengatakan langkah ini tidak terhubung dengan desakan penyelidikan COVID-19. Namun dari koran nasional China Times Global, dalam editorial disebutkan tindakan itu bisa menjadi ‘peringatan’ bagi Australia untuk tindakan yang tidak ramah.

Australia bersama dengan AS meminta adanya penyelidikan pada asal muasal COVID-19. Australia juga melarang perusahaan China, Huawei untuk ikut serta dalam proyek jaringan 5G-nya.

Ini membuat Duta Besar China untuk Australia Cheng Jingye memperingatkan bahwa konsumen China dapat memboikot produk Australia jika perlu karena tindakan itu. Para menteri pemerintah Australia menggambarkan komentar Jingye sebagai pemaksaan dalam ekonomi.

Sementara itu, dari laman yang sama, Birmingham tetap komitmen mendukung penyelidikan internasional terhadap COVID-19.

“Kami konsisten dengan nilai-nilai kami dan kami tidak menjamu paksaan ekonomi dalam arti apapun dalam hal mengubah posisi kebijakan kami,” kata Birmingham, dikutip dari Reuters.