Akhiri Krisis Politik, Ketua Parlemen Tunisia Desak Dialog

Berita Baru, Internasional – Revolusi tahun 2011 telah mengakhiri pemerintahan otokratis dan mengantarkan demokrasi di Tunisia.

Sebagai bagian dari proses transisi, ketegangan beberapa kubu politik masih menimbulkan konflik di negara tersebut.

Dikutip dari laporan reporter Reuters Tarek Amara and Angus McDowall pada Kamis (11/3), Ketua Parlemen Tunisia, Rached Ghannouchi mendukung seruan dialog nasional baru untuk mengatasi kebuntuan politik negara itu dan perselisihan terus-menerus atas konstitusi.

Ketua Partai Islamis Moderat Ennahda itu menegaskan kembali preferensinya untuk sistem politik parlementer dan mengatakan kebuntuan itu membahayakan reformasi ekonomi di Tunisia.

“Ada keadaan krisis yang memaksakan dialog. Perlu ada dialog politik tentang konstitusi. Dan dialog ekonomi dan sosial tentang cara pembangunan,” kata Ghannouchi dikutip dari Reuters.

Perlu diketahui, Pemilu Tunisia tahun 2019 telah menghasilkan parlemen yang sangat terfragmentasi di mana Ennahda, sebagai partai terbesar, hanya memperoleh seperempat kursi.

Sedangkan Pemilihan Presiden pada bulan yang sama dimenangkan oleh Kais Saied, seorang independen.

Hasilnya adalah 18 bulan kekacauan politik, sementara hutang publik Tunisia membumbung tinggi dan hanya sedikit kemajuan yang dicapai dalam reformasi ekonomi yang diupayakan oleh pemberi pinjaman asing yang dananya penting untuk membiayai defisit.

“Konstitusi perlu diubah menjadi sistem presidensial atau parlementer sepenuhnya. Kami mendukung sistem parlementer,” kata Ghannouchi.