Deklarasi Istiqlal Serukan Aksi Nyata, Tokoh Agama Diminta Konsisten dalam Krisis Iklim

Berita Baru, Semarang – Kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia untuk menandatangani Deklarasi Istiqlal menjadi momen penting dalam memperkuat komitmen lintas agama untuk mengatasi krisis kemanusiaan dan perubahan iklim yang semakin mendesak. Deklarasi tersebut, yang juga ditandatangani oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menyoroti dua isu utama: krisis dehumanisasi dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam yang tak terkendali.

Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam siaran persnya yang terbit pada Jum’at (13/9/2024), Deklarasi Istiqlal merupakan langkah positif yang harus diikuti dengan aksi nyata. “Deklarasi ini memberikan pijakan penting untuk memerangi krisis iklim yang semakin parah, khususnya di Jawa Tengah, di mana eksploitasi sumber daya alam seperti alih fungsi lahan untuk infrastruktur dan perluasan tambang semakin mengkhawatirkan,” ujar LBH Semarang.

Namun, sorotan muncul terkait keterlibatan Nasaruddin Umar yang selain berperan sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Semen Indonesia Tbk. Perusahaan ini diketahui terlibat dalam kerusakan lingkungan di kawasan Pegunungan Kendeng, Rembang, yang telah melanggar putusan hukum mengenai izin operasional.

“Keterlibatan tokoh agama dalam perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, bertolak belakang dengan semangat deklarasi tersebut. Seharusnya mereka menjadi panutan dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang diserukan dalam Deklarasi Istiqlal,” kata JM-PKK, sebuah organisasi yang peduli terhadap Pegunungan Kendeng. Mereka juga menekankan bahwa Nasaruddin Umar memiliki peluang untuk menjalankan isi deklarasi ini dengan menghentikan operasi PT Semen Indonesia Tbk di Rembang dan menjalankan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng.

Selain isu lingkungan, Deklarasi Istiqlal juga menyoroti krisis kemanusiaan yang meluas, termasuk di Jawa Tengah. Aksi damai yang dilakukan oleh mahasiswa dalam peringatan “Darurat Iklim” di Semarang baru-baru ini, direspons secara represif oleh aparat. “Sebanyak 33 orang mengalami luka-luka dan puluhan lainnya ditangkap secara paksa. Ini mencerminkan bagaimana krisis kemanusiaan masih berlangsung di bawah dalih pembangunan,” ujar LBH Semarang.

JM-PKK dan LBH Semarang menyerukan agar tokoh-tokoh agama konsisten dalam mendukung aksi nyata sesuai dengan semangat Deklarasi Istiqlal. “Tokoh agama harus menjadi suara lantang dalam memperjuangkan keadilan iklim dan menghentikan represifitas atas nama pembangunan. Jangan hanya manis di kata-kata, tapi juga nyata dalam tindakan,” tegas mereka.

Deklarasi yang dihadiri oleh berbagai pemuka agama ini diharapkan menjadi dorongan kuat bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk bersatu menghadapi krisis iklim dan kemanusiaan, serta memastikan bahwa suara moral dari para pemimpin agama sejalan dengan tindakan nyata di lapangan.