Komnas Perempuan Luncurkan Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan 2023

Berita Baru, Jakarta – Pada hari Senin (12/8/2024), Jakarta menjadi tuan rumah peluncuran Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023 dengan tema “Gerak Bersama dalam Data”. Acara ini menandai lima tahun kerja sama antara tiga lembaga utama di Indonesia: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Forum Pengada Layanan (FPL). Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendokumentasian data kasus kekerasan terhadap perempuan yang terpadu.

Dalam Siaran Pers yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan pada Selasa (13/8/2024), Plt Sekretaris Kementerian PPPA, Titi Eko Rahayu, mengungkapkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam sistem pelaporan data dari ketiga lembaga, hal ini tidak menghalangi pencapaian tujuan bersama. “Upaya sinergi data dilakukan dengan mencari kesamaan dan memanfaatkan perbedaan untuk saling mengisi dan melengkapi,” ungkap Titi. Ia berharap sinergi ini dapat menghasilkan data yang lengkap dan akurat untuk membantu pengambil kebijakan dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan.

Andy Yentriyani, Ketua Komnas Perempuan, menekankan pentingnya data dalam proses pembuatan kebijakan. “Ketersediaan data membuka pintu pengetahuan dan kesadaran bersama untuk mengatasi persoalan yang ada. Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah contoh nyata dari pentingnya data,” kata Andy. Ia menambahkan bahwa sinergi database perlu memberi perhatian khusus pada kasus kekerasan seksual mengingat tingginya angka kejadian tersebut.

Fery Wira Padang, Dewan Pengarah Nasional FPL, berharap laporan ini menjadi data rujukan yang berkontribusi signifikan dalam mendukung advokasi untuk memastikan layanan yang komprehensif bagi perempuan dan anak korban kekerasan di seluruh Indonesia. “Korban harus lebih mudah mengakses layanan, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar),” tegas Fery.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023, tercatat 34.682 korban kekerasan terhadap perempuan. Data ini mencakup 26.161 korban dari Simfoni PPA, 3.303 korban dari SintasPuan, dan 5.218 korban dari Titian Perempuan. “Peningkatan jumlah pelaporan, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan,” kata M. Sulistyo Wibowo, Kepala Biro Data dan Informasi Kemen PPPA.

Sementara itu, Bahrul Fuad, Komisioner Sub Komisi Pemantauan Komnas Perempuan, menyoroti kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. “Kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas mencatat angka tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 33 korban,” jelas Bahrul.

Novita Sari, Sekretaris Nasional FPL, mengungkapkan bahwa 75 perempuan positif HIV/AIDS melaporkan kekerasan pada tahun 2023, menambah kerentanan mereka dalam mendapatkan keadilan. “Status positif HIV/AIDS seringkali menambah kesulitan dalam memperoleh keadilan,” kata Novita.

Laporan ini juga menyoroti kekerasan berbasis gender online (KBGO), dengan 1.801 kasus tercatat pada tahun 2023. “Kekerasan berbasis gender online memerlukan perhatian khusus mengingat jumlah kasus yang terus meningkat,” ujar Titi.

Upaya penyediaan data dan penanganan kasus harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Sinergi antar lembaga dalam infrastruktur data dan sumber daya manusia diperlukan untuk mencapai kebijakan satu data terkait kekerasan terhadap perempuan. Peluncuran laporan ini dihadiri oleh penanggap dari Kejaksaan Agung dan akademisi dari Universitas Brawijaya Malang, yang memberikan tanggapan positif atas hasil sinergi ini.