Guru Ngaji di Tuban Mendukung Gus Muhaimin Sebagai Capres 2024

Berita Baru, Tuban – Satu lagi elemen masyarakat di Kabupaten Tuban yang mengaku sebagai “Pendarat Gus Imin” mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum tahun 2024 mendatang.

Pendarat Gus Imin tersebut terdiri dari perwakilan Guru Ngaji yang berdomisili di Bumi Wali Tuban.

Deklarasi dan dukungan yang diberikan oleh para guru ngaji tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada PKB sebagai pengusung utama lahirnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, juga sebagai pemrakarsa penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015.

Menurut Achmad Rosyadi, salah satu inisiator Pendarat Gus Imin, dukungan mereka tersebut juga merespon kinerja wakil rakyat PKB yang dinilai sangat berkontribusi bagi warga Nahdhiyin, NU struktural, NU kultural, kaum santri dan pondok pesantren.

“Undang-undang Pesantren, penetapan Hari Santri Nasional sebagai hari besar nasional adalah salah satu bukti perjuangan kader-kader PKB,” kata Rosyadi, salah satu guru ngaji dari Desa Maindu, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban tersebut.

Dalam Deklarasi Pendarat Gus Imin yang di hadiri lebih dari 100 orang tersebut, mereka berharap agar Gus Muhaimin Iskandar bersedia memperjuangkan kesejahteraan guru ngaji dan guru non formal ketika sudah terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2024 mendatang.

“Selanjutnya kami berharap agar Gus Muhaimin dan wakil-wakil rakyat dari PKB bisa memperjuangkan hak kami serta guru-guru pesantren diberi insentif setiap bulan. Kami yakin Gus Muhaimin dan wakil-wakil rakyat yang faham dengan kalangan santri khususnya warga nahdliyin yang bisa memperjuangkan kami,” terang Rosyadi.

Sementara itu, anggota Fraksi PKB DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IX, Tuban dan Bojonegoro, mengaku berterima kasih dan terharu dengan terus mengalirnya dukungan dari elemen guru ngaji di Tuban tersebut.

Dukungan tersebut ia sebut sebagai bukti kecintaan para santri dan guru ngaji kepada Ketua Umum DPP PKB, serta bentuk doa dan dukungan yang tulus kepada Gus Muhaimin agar bisa menjadi Presiden Republik Indonesia 2024.

“Loh Iya ta..? terimakasih atas dukungan dari para kiai, ustadz, dan guru ngaji di Kabupaten Tuban. Kami juga santri, tentunya kami juga sangat faham dunia pesantren. Oleh karena itu kami dari Fraksi PKB bersama Ketum Gus Imin akan terus berjuang supaya para pimpinan dan para guru-guru pesantren diberikan insentif sebagai bukti kehadiran negara untuk para pahlawan pendidikan kita” tutur Ratna Juwita saat dikonfirmasi terpisah.

Ratna berkomitmen untuk terus memperjungkan dan mendorong pemerintah agar bersedia memberikan insentif kepada Ustadz pesantren atau Guru Ngaji. Tentu saja, imbuh Ratna, perjuangan tersebut membutuhkan tenaga ekstra, sehingga ia berharap kepada masyarakat supaya memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Caleg PKB pada Pemilu 2024 untuk terpilih kembali demi mengusung tugas mulia tersebut.

“Pesantren sudah melakukan kewajibannya, mencerdaskan anak bangsa, sama seperti sekolah lainnya, kami optimis dapat terealisasi. Sebab undang-undang telah memberikan mandat kepada negara untuk memenuhi hak-hak pesantren, termasuk para pengajar dan guru ngaji,” tegas anggota Komisi VII DPR RI dari FPKB itu.

Selain itu Ratna juga menyampaikan untuk terus memperjuangkan realisasi dari Dana Abadi Pesantren baik dari APBN, sehingga bisa dimanfaatkan dengan optimal khususnya untuk peningkatan kapasitas guru pesantren, serta membiayai pendidikan santri sampai jenjang lebih tinggi baik di dalam negeri dan luar negeri.

Lebih lanjut Ratna menuturkan perjuangan berikutnya adalah bagaimana melaksanakan amanat Undang-undang Pesantren agar dapat berjalan di tingkat daerah, yaitu melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Pesantren, sehingga menjadi dasar untuk mengalokasikan APBD untuk pesantren.

“Itu tergantung dari kesadaran dan komitmen politik pimpinan daerah. Oleh karenanya perjuangan berikutnya akan mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk membuat Perda Pesantren, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, pungkas Juwita.