Menteri Dalam Negeri Turki Tuduh AS Campuri Pemilihan Presiden Negaranya
Berita Baru, Internasional – Menteri Dalam Negeri Turki, Suleyman Soylu, mengatakan bahwa manipulasi media Barat mengenai pemilihan presiden dan parlemen yang akan datang di Turki adalah realisasi dari rencana Amerika Serikat, lapor surat kabar Turki.
Pada musim semi 2023, beberapa minggu menjelang pemilihan presiden Turki, sejumlah media AS dan Eropa menerbitkan liputan mereka tentang pemungutan suara yang akan datang, mengecam Presiden Recep Tayyip Erdogan sebagai seorang diktator dan tiran. Pada 3 Mei, Soylu mengatakan bahwa AS akan mencoba kudeta presiden selama pemilihan mendatang untuk menyelesaikan apa yang dimulai pada Juli 2016, ketika upaya yang gagal untuk menggulingkan Erdogan dari jabatannya terjadi, yang juga disalahkan oleh Soylu pada AS. Menteri itu juga menuduh AS berada di balik kudeta militer di Turki pada 1960 dan 1971.
“Rencana AS secara aktif diintensifkan. Alasan campur tangan media Barat adalah realisasi rencana AS,” kata Soylu.
Menurut Soylu, Barat telah menyusup ke sistem politik Turki sejak 1960.
“Tayyip Erdogan telah menghilangkan semua gangguan Barat ini. Sekarang, Barat mulai mendorong visinya di Turki. Dengan kemenangan kami dalam pemilu 2023, stabilitas seratus tahun akan dimulai. Mereka melihatnya. Tidak ada pemilu di AS duta besar tidak ingin mengontrol. Mereka mengatakan, prioritas geopolitik Turki tidak memenuhi kepentingan Barat. Turki tidak menerima mandat AS. Mereka telah berusaha membalas dendam untuk itu selama 104 tahun. Semua orang mengetahuinya itu,” tambah Soylu.
Seperti dilansir dari Sputnik News, pemilihan presiden dan parlemen Turki akan berlangsung pada 14 Mei. Kemal Kilicdaroglu, yang diajukan oleh aliansi oposisi enam partai, dianggap sebagai lawan utama Erdogan. Daftar calon presiden juga termasuk Muharrem Ince dari Partai Tanah Air dan Sinan Ogan dari Aliansi ATA. Hasil jajak pendapat pra-pemilihan belum mengungkapkan favorit yang jelas dalam pemilu mendatang. Pemilihan putaran kedua, yang akan berlangsung jika tidak ada kandidat yang memperoleh 50% suara, dijadwalkan pada 28 Mei.