Sengketa Lahan JIIPE, ForKot Gresik : Semakin Tak Layak Jadi KEK

Berita Baru, Gresik – Lembaga Forum Kota (ForKot) Gresik menilai sengketa lahan yang ada di Kawasan JIIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate) menambah sederat permasalahan yang menjadikan JIIPE semakin tidak layak beralih status menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Hal tersebut disampaikan oleh Haris Sofwanul Faqih, Ketua ForKot Gresik, sebagai tanggapan atas ungkapan Arteria Dahlan, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan di hadapan Kapolri dan jajarannya saat rapat Rapat Kerja Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (30/1).

Kini persoalan sengketa lahan tersebut viral menjadi bahan perbincangan masyarakat Kabupaten Gresik.

Menurut Haris, Sengketa lahan di kawasan JIIPE adalah salah satu dari sekian banyak persoalan yang menjadikan dasar penolakan Kawasan Industri JIIPE beralih menjadi KEK.

“Kita mengkaji sudah lama, dan masalah sengketa lahan di JIIPE ini adalah salah satu persoalan yang menyelimuti internal JIIPE, masih banyak persoalan-persoalan antara lain kali penghubung tambak dikawasan tersebut yang sudah hilang, tanah kas desa yang belum jelas statusnya, rekrutmen tenaga kerja lokal yang menjadi tanggung jawab JIIPE yang belum diselesaikan 100%, dan masih banyak persoalan lain yang pada kesimpulannya JIIPE tidak layak beralih menjadi KEK,” ungkap Haris, Sabtu (01/02).

Ia juga menambahkan, bahwa ForKot Gresik menolak kawasan industri JIIPE menjadi KEK yang hanya menguntungkan investor asing besar dan menjadi sumber munculnya konflik agraria,” terangnya.

Sejauh ini, ForKot Gresik telah inten melakukan aksi menolak Kawasan Industri JIIPE menjadi KEK. [*]