Anggota DPR Sebut Pencabutan Ribuan Izin Tambang Menimbulkan Masalah Baru

Berita Baru, Jakarta – Anggota DPR RI Komisi VII, Ratna Juwita Sari menilai pencabutan izin tambang bukannya menyelesaikan masalah tata kelola pertambangan Indonesia, namun menimbulkan masalah baru. Yaitu semakin meningkatnya jumlah Pertambangan tanpa Izin (PETI).

“Padahal harapan kita, dengan adanya pencabutan ini adalah momentum untuk memperbaiki dan mengatur ulang tata kelola pertambangan. Sehingga kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan, penerimaan negara meningkat, dan keseimbangan ekosistem juga bisa dijaga” kata Ratna.

Hal itu ia sampaikan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam akun Instagram pribadinya, Rabu (23/11). 

Di hadapan Dirjen Minerba, Ratna mempertanyakan pendekatan yang dipakai pemerintah sebelum melakukan mencabut izin tambang. Sebab, baginya monitoring sangat penting sebelum tindakan pencabutan.

Ratna menyebut, pencabutan izin yang jumlahnya mencapai ribuan merupakan peristiwa yang luar biasa dalam dunia pertambangan. Karena salah satu dampaknya, PNBP SDA Minerba mengalami penurunan sebesar 36 persen di Tahun 2022.

“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, kalau memang pencabutan izin mempengaruhi sebegitu besar PNBP kita, harus ada treatment-treatment khusus untuk mengakselerasi bagaimana izinnya bisa diterbitkan kembali,” tutur Ratna sebagaimana dipantau secara daring.

Namun demikian, legislator PKB itu tetap menekankan terkait pertanggungjawaban perusahan terhadap dampak lingkungan akibat aktivitas tambang.  Ratna menyebut, masih banyak pengusaha tanbang yang hanya ‘menggugurkan kewajiban’ terkait pemulihan area tambang.

“Saya mohon melalui momentum ini, Dirjen Minerba bisa segera mengingatkan para pengusaha, bahwa mereka sudah dapat banyak dari alam, mereka juga harus memiliki pertanggungjawaban untuk menjaga sustainability yang ada di Indonesia,” tegas Ratna.