Pengendalian Inflasi Jadi Prioritas, Pemkab Gresik Siapkan Langkah Antisipatif

Berita Baru, Gresik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) membahas terkait pengendalian dan langkah antisipasif terhadap lonjakan inflasi daerah Kabupaten Gresik, di Aula Mandala Bhakti Praja kantor Pemkab Gresik, Jum’at (2/9).

Rakor ini digelar guna menindaklanjuti arahan perintah pusat terkait pengendalian inflasi yang harus menjadi agenda prioritas kepala daerah. Sebab, dampak lonjakan krisis global cukup luas, termasuk pada pertumbuhan ekonomi, serta berdampak pula pada persoalan pengangguran dan kemiskinan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah mengatakan, berbagai inovasi kebijakan turut berperan besar dalam pengendalian inflasi di berbagai daerah, diantaranya ketersedian barang dan jasa, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif dalam mengelola persepsi masyarakat terhadap harga pasar.

“Saat ini kita menghadapi Inflasi di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Gresik, harga pangan di Kabupaten Gresik masih cenderung stabil untuk itu kita siasati bersama termasuk salah satunya dengan melakukan operasi pasar,” terangnya.

Selain itu, lanjut dia, isu kenaikan harga BBM juga akan berpengaruh pada harga bahan pokok maupun komoditas lainnya di pasaran. Karena itu, dibutuhkan langkah-langkah antisipasi yang akurat dan tepat sasaran.

“Operasi pasar harus tepat sasaran dan antisipasi kepanikan masyarakat terhadap isu kenaikan harga BBM serta melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar untuk memastikan ketersediaan barang dan kelancaran distribusi yang masuk ke Kabupaten Gresik,” tambahnya.

Pihaknya berharap melalui rapat koordinasi ini ketersediaan kebutuhan masyarakat, terutama sembako, serta terciptanya keterjangkauan harga pangan strategis di Kabupaten Gresik dapat terwujud.

Sementara itu, Dandim 0817 Gresik Ahmad Saleh Rahanar menyampaikan pengendalian Inflasi dibutuhkan kerjasama antar daerah, antar organisasi perangkat daerah (OPD) dan operasi pasar guna melakukan pengawasan harga pokok.

“Sangat diperlukan dalam pengendalian Inflasi daerah di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Gresik,” singkatnya.

Sementara Wakapolres Gresik Kompol Ari Galang Saputra menyampaikan, dari segi presisi keamanan yang sudah dipetakan di wilayah Kamtibmas Polres Gresik terkait isu kenaikan harga BBM berdampak pada harga kebutuhan bahan pokok lainnya.

“Satgas pangan terus bergerak dalam pemantauan harga pokok di Kabupaten Gresik serta pemantauan kepada kelompok-kelompok terorganisir yang disinyalir akan melakukan penolakan terkait adanya kenaikan harga baik BBM maupun bahan pokok,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir menjelaskan, Inflasi dan Deflasi merupakan 2 hal yang pasti terjadi di negara yang sedang berkembang yang diperlukan kanal yang terprogram dengan baik.

“Inflasi bisa disebabkan karena permintaan harga pasar yang tinggi yang disisi lain juga bisa meningkatkan ekonomi pada pelaku usaha dari petani nelayan maupun UKM dan UMKM jika mitigasi dilakukan secara tepat dalam pengendaliannya,” terangnya.

“Kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan OPD terkait diharapkan dapat membuat inovasi serta langkah-langkah yang strategis dalam pengendalian inflasi daerah Ini,” imbuh dia.

Senada, Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menambahkan, perlu ada kanal yang secara substansial harus di program dalam rancangan yang harus diselesaikan pada pokok data problematika nya dalam pengendalian Inflasi daerah.

Sedangkan, Ketua Pengadilan Negeri Gresik Agus Walujo Tjahjono mengatakan kita lakukan survey harga pasar yang tepat dan tidak salah langkah agar tidak menjadikan gaduh Kamtibmas di Kabupaten terkait isu kenaikan harga BBM maupun bahan pokok lainnya,” ujar Agus.

Kepala BPS Kabupaten Gresik Satriyo Wibowo dalam paparannya menyampaikan pemantauan terhadap perubahan hingga pada tingkat konsumen selama bulan Agustus 2022 di delapan kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Timur menunjukkan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi di sebagian komoditas yang dipantau.

“Hal ini mendorong terjadi kenaikan indeks Harga Konsumen (IHK), di tahun 2000 – 2021 cenderung stabil pada tahun 2022 terjadi kenaikan inflasi yang disebabkan salah satunya dampak dari perang Rusia – Ukraina,” tandasnya.

Mewakili Kepala Cabang Divisi Bulog Regional Surabaya Utara, Nara menyampaikan, Harga beras per Juni 2022 relatif naik disebabkan masih belum adanya produksi beras disebabkan belum adanya panen dan salah satunya juga faktor cuaca untuk sementara mengandalkan stok beras yang masih tersedia di Gudang Bulog.

“Ketersediaan Beras per hari ini yang ada di gudang Bulog Regional Surabaya Utara yang meliputi wilayah Sidoarjo, Surabaya dan Gresik sebanyak 7500 ton stok beras, untuk ketahanan stok beras dirasa masih aman untuk 3 Kab/Kota tersebut,” pungkasnya.