Meski Kontroversi, Program Kartu Prakerja Tetap Dilanjutkan

Berita Baru, Jakarta – Dalam acara di Sentul International Convention Center, Jumat (17/6), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pihaknya akan tetap melanjutkan Program Kartu Prakerja meski sudah tidak lagi menjabat. Di hari yang sama, gelombang prakerja ke-33 pun dibuka. 

Pemerintah meyakini, program prakerja ini memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat. Buktinya, lanjut Jokowi, masyarakat berharap program kartu prakerja bisa berlangsung selamanya di Indonesia. 

Kendati begitu, penting dicatat di sini bahwa Prakerja sempat menuai kontroversi pada April 2020, yakni berkenaan dengan dipilihnya Ruangguru sebagai salah satu mitra Prakerja, Konsep Prakerja yang kurang tepat sasaran, dan beberapa mitra Prakerja yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA). 

Belva dan Ruangguru 

Pertama berhubungan dengan posisi Direktur Utama Ruangguru Adamas Belva Syah Devara sebagai Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden. 

Mengutip Tirto.id, dualitas jabatan Belva tersebut berhasil mengundang persepsi negatif publik, bahwa dipilihnya Ruangguru sebagai mitra Prakerja adalah karena posisi Belva sebagai Stafsus Presiden. 

Polemik terjadi, dan ini tidak mengherankan sebab total uang yang disediakan pemerintah untuk pelatihan di Prakerja melalui mitra-mitranya mencapai Rp5,6 triliun.

Mendapati ini, untuk meredam kegaduhan dan supaya Presiden bisa fokus menangani Pandemi COVID-19, pada Selasa 21 April 2020 Belva memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai Stafsus Presiden. 

Beberapa hari sebelumnya, Ia sempat melakukan pembelaan dan mencoba meluruskan asumsi terkait pemilihan mitra Prakerja. 

Ia menegaskan, pihaknya tidak terlibat sama sekali dalam pengambilan keputusan apa pun di Program Kartu Prakerja, baik tentang jumlah anggaran atau pun mekanisme detailnya. 

“Dari segi verifikasi pun, semua mitra Kartu Prakerja sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkap Belva 

Meski demikian, menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, program pelatihan Prakerja yang diselenggarakan oleh mitra-mitranya tersebut rentan menguntungkan sebagian pihak. Pasalnya, pemilihannya tidak dilakukan secara lelang. 

Pernyataan dari INDEF dibenarkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah Kemenko Rudy Salahuddin. 

Rudy menyebut, pemilihan mitra-mitra Prakerja memang tidak melalui lelang, tapi—merujuk Perpres Nomor 36 tahun 2020—ini tetap bisa dilakukan karena keterbatasan waktu dan tes program. 

“Semua pihak akan diuntungkan. Kami buka seluas-luasnya. Silahkan siapa yang mau menjadi mitra Prakerja tinggal sesuaikan dengan mekanisme dan aturan yang ditetapkan,” kata Rudy. 

Lebih jauh, yang menjadikan publik tetap sentimen pada Ruangguru dan Prakerja—kendati Belva sudah mengundurkan diri dari Stafsus Presiden—adalah pernyataan Belva di Twitter. 

Dalam utasnya, sebagaimana diberitakan Tirto.id, Belva menyampaikan bahwa seleksi delapan mitra Prakerja dilakukan langsung oleh Kemenko dan sudah dimulai sejak Desember 2019. 

Penting diketahui di sini, Permenko Prakerja 3/2020 baru disahkan pada 27 Maret 2020, Perpres 36/2020 pada 28 Februari 2020, dan Manajemen Pelaksana atau PMO dibentuk baru pada 17 Maret 2020. 

Dengan ungkapan lain, ketika Belva menyebut bahwa proses seleksi sudah dimulai sejak Desember 2019, maka ada yang perlu diluruskan di sini. 

Tidak tepat sasaran

Kedua merujuk pada koinsidensi antara kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020 dan Program Prakerja yang resmi dibuka pada 11 April 2020. 

Anggaran yang mulanya diisukan Rp10 triliun meningkat 100 persen karena adanya Pandemi, menjadi Rp20 triliun. Alasannya, Program Prakerja sekaligus nantinya menjadi Program Jaring Pengaman Sosial. 

Berbagai pihak membenamkan kritiknya terhadap keputusan tersebut, apalagi dengan konsep Prakerja yang lebih pada pembiayaan fasilitas pelatihan. 

Salah satunya datang dari peneliti senior SMERU Research Institute Luhur Bima. Bima menengarai, ada banyak hal lainnya yang lebih membutuhkan suntikan anggaran ketimbang pelatihan. 

Konkretnya, untuk konteks Pandemi, yang masyarakat butuhkan adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), bukan pelatihan, apalagi oleh mitra-mitra yang setengah dari mereka berstatus PMA. 

“Saya lihat yang menjadi perdebatan adalah proporsi dari anggaran Program Prakerja yang akan masuk ke para provider tersebut yang dinilai sangat besar. Saya kira perlu ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh para provider,” kata Bima, mengutip Tirto.id. 

Siapa yang paling diuntungkan? 

Terakhir berkelindan dengan status empat dari delapan mitra Prakerja yang notabene sebagai PMA. 

Delapan mitra Prakerja meliputi Tokopedia, Skill Academy Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Sisnaker, dan Pijar Mahir. 

Adapun empat yang berstatus PMA mencakup Bukalapak dari PT Bukalapak.com, Skill Academy Ruangguru dari PT Ruang Raya Indonesia, Pintaria dari PT Haruka Evolusi Digital Utama, dan Tokopedia dari PT Tokopedia.

Untuk kasus Ruangguru umpamanya, berdasarkan akta perusahaan per 17 Maret 2020, PT Ruang Raya Indonesia tercatat sebagai Perusahaan Modal Asing atau PMA dengan dua pemegang saham: Ruangguru Pte Ltd sebanyak 6.494.309 lembar setara dengan Rp649,4 miliar dan Muhammad Iman Usman sebagai Direktur sebanyak 100 lembur atau Rp10 juta. 

Dari segi struktur, selain Belva dan Iman, pengurus PT Ruang Raya Indonesia terdiri dari Ashish Saboo warga negara India (komisaris), Seah Kian Wee warga negara Singapura (komisaris), dan Wilson Cuaca, WNI (komisaris utama). 

Menurut Ekonom INDEF Bhima Yudhistira, ketika memang benar pemegang saham terbesar empat mitra tersebut adalah pihak asing, maka ini sama halnya dengan mengalirkan uang APBN ke luar negeri. 

Bila ini terjadi, tegasnya, maka hal tersebut akan memperburuk defisit transaksi berjalan. Akibatnya, multiplier effect dari stimulus pemerintah berisiko dikonversi ke dalam mata uang asing. 

Pendeknya, ini akan berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah.