Lantik 374 PPPK, Bupati Pamekasan Minta Ingat Sumpah Janjinya

Berita Baru, Pamekasan – Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Baddrut Tamam melantik 374 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan 74 pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan struktural di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat, selasa (15/3).

Pelantikan tersebut dilaksanakan di dua tempat, yakni di Mandhapa Aghung Ronggosukowati, dan di Gedung Pemuda yang diikuti secara virtual. Turut hadir mendampingi bupati dalam momen sakral itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sigit Priyono.

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam dalam sambutannya menyampaikan, aparatur sipil negara (ASN) dan PPPK merupakan orang pilihan yang memiliki kesempatan mengabdi untuk kemajuan agama, bangsa dan negara. Karena banyak sekali yang menginginkan posisi itu, tetapi Allah tidak memberikan kesempatan kepada mereka.

“Oleh karena itu, ayo kita bersyukur atas posisi kita hari ini, dengan kerja yang produktif, kreatif, dan inovatif untuk kemajuan bangsa dan negara, khususnya Pamekasan,” ungkapnya.

Bupati menegaskan, tidak ada perbedaan antara PPPK dan ASN yang suatu saat PPPK tidak menutup kemungkinan juga bisa menjadi pimpinan dalam organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan perkembangan zaman dan regulasi. Keistimewaan yang melekat pada ASN dan PPPK itu harus disyukuri dengan kerja luar biasa.

“Kenapa orang pilihan, karena yang mendaftar PPPK dan ASN di Pamekasan itu banyak sekali. Warga Pamekasan hampir 900 ribu orang, sementara yang menjadi pegawai tidak sampai 5 persen. Sekali lagi, ayo kita syukuri,” ajak dia.

Bupati yang akrab disapa Mas Tamam tersebut menambahkan, seseorang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah akan mengalirkan energi positif di tubuh mereka. Bagi ASN dan PPPK, energi positif itu diaplikasikan dengan kerja keras sesuai tugas pokok dan fungsinya yang melekat kepada mereka.

Dia mengingatkan, para abdi negara senantiasa ingat atas sumpah janjinya yang diucapkan dalam pelantikan tersebut untuk mendahulukan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi. Sehingga, kerja melayani rakyat dan pengabdian kepada negara kesatuan republik Indonesia menjadi pondasi dalam setiap aktivitasnya. Termasuk guru yang memiliki tanggung jawab mendidik generasi bangsa.

“Menjalani pemerintahan ini harus bersih, kita ini ingin menjadi orang baik atau tidak baik tergantung kita. Kalau kita selalu memberikan solusi dan pesan baik kepada seseorang, kita akan menjadi orang baik. Demikian juga sebaliknya,” jelasnya.

Tokoh muda Nahdlatul Ulama ini menegaskan, surat keputusan pengangkatan menjadi PPPK dan ASN mempunyai konsekuensi besar dalam hidup, tidak seperti sebelum diangkat menjadi abdi negara. Salah satunya harus mampu memberikan contoh yang baik kepada publik, patuh kepada pimpinan, dan tugas lain yang menempel kepada mereka. Namun, negara membayar lunas atas konsekuensi besar tersebut.

“Kemudian tanyakan kepada hati terdalam kita, kontribusi apa yang akan kita berikan kepada bangsa dan negara. Karena negara telah membayar lunas kepada kita,” ungkapnya.

Dia berharap, PPPK dan ASN bisa menjadi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat dengan menunjukkan etika dan akhlak mulia. Jangan sampai status tersebut justru menjadi sombong, serta akhlak tidak terpuji lainnya.

“PPPK dan ASN itu bukan untuk cari kerja saja, tetapi bagaimana kita bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara. Karena nanti kita akan dipertanggungjawabkan ketika pada masanya pulang ke dzat yang maha rahim,” tutup dia mengingatkan.