7 Skenario Pemerintah Indonesia Atasi Kasus Omicron yang Merebak saat Liburan Nataru

Berita Baru, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan beberapa skenario kebijakan terbaru terkait mobilitas penduduk yang semakin ramai ditengah merebaknya kasus Omicron dalam libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Pemerintah melalui rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Muhadjir Effendy membahas tentang persiapan pemerintah menjelang libur Nataru pada hari Selasa (21/12) bersama jajaran kementerian dan lembaga berkaitan yang hadir. 

1. Pemantauan Ketat Pedulilindungi 

Pemerintah akan menerbitkan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung antisipasi periode libur Nataru “Contohnya akan dikeluarkan Surat Edaran Mendagri untuk penerapan dan penegakan pedulilindungi,” kata Muhadjir saat jumpa pers secara virtual, Selasa (21/12).

2. Operasi Lilin

Operasi Lilin akan dilaksanakan mulai Jumat, 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Muhadjir menambahkan bahwa Operasi Lilin juga melakukan kegiatan pra-operasi dan pasca-operasi yang masing-masing dilakukan selama 7 hari.

“Operasi lilin akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022,” kata Muhadjir dalam konferensi pers virtual, Selasa (21/12).

3. Penebalan Petugas

Muhadjir menyampaikan tentang rencana penebalan petugas mulai dari mal, restoran, jalan, hingga tempat wisata untuk mengantisipasi dampak mobilitas masyarakat di semua area menjelang libur Nataru.

Dilansir dari Kompas, pada kesempatan yang sama Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto akan mengerahkan 177.212 personel Polri dalam pengamanan libur Nataru dan 43.000 personel dalam pengamanan gereja. Sebanyak 3.900 personel mengawasi area pusat perbelanjaan dan 6.397 personel mengawasi area tempat wisata.

4. Proses Pemeriksaan Efektif

Pemerintah berencana mengurangi penumpukan masyarakat yang melakukan perjalanan luar negeri atau PPLN di pintu masuk darat, laut, dan udara dengan cara mempercepat proses pemeriksaan serta mengurangi waktu tunggu hasil PCR di pintu-pintu masuk.

5. Peningkatan Peforma Pedulilindungi

Aplikasi Pedulilindungi akan ditingkatkan dan dibuatkan payung hukum agar penggunaannya dapat dilakukan secara tertib serta memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak disiplin.

“Penggunaan aplikasi Pedulilindungi akan ditingkatkan dan dapat menjadi dasar untuk memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang seharusnya menggunakan aplikasi ini dengan tertib tetapi belum melaksanakannya dengan disiplin,” tutur Muhadjir.

6. Komunikas Efektif dan Baik kepada Publik

Pemerintah akan melakukan komunikasi efektif dengan narasi tunggal dalam penyampaian tentang kebijakan pemerintah dalam pencegahan penularan virus Covid-19 varian Omicron.

“Pemerintah melaksanakan semua kebijakan ini untuk mencegah gelombang penularan Covid-19 berikutnya, terutama dengan munculnya varian Omicron. Pemerintah juga sudah menyiapkan kebutuhan bahan pokok dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru,” tutur Muhadjir. 

7. Aturan PPKM Tidak Berubah

Dilansir dari Kontan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto, PPKM dipastikan tidak ada perubahan selama periode Nataru walaupun virus Covid-19 jenis Omicron sudah masuk ke Indonesia.

“Pengaturan PPKM untuk 24 Desember sampai dengan 2 Januari tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2021,” ujar Airlangga Hartarto saat konferensi pers, Senin (20/12).

Kementrian kesehatan Indonesia sudah mengonfirmasi total ada tiga kasus positif Covid-19 varian Omicron yang sekarang sedang menjalani karantina di Wisma Atlet Jakarta.

Dilasir dari Kompas, juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengonfirmasi bahwa sejauh ini sudah ada 60 orang kontak erat dari tiga kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia pada Senin (20/12).