4 Upaya Amerika Dalam Menghadapi Virus Korona

Berita Baru, Internasional – Pada hari Senin malam (16/3), Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) dengan suara bulat mengesahkan revisi RUU darurat virus Korona setebal 110 halaman. Undang-Undang tersebut adalah H.R. 6201 atau Families First Coronavirus Response Act (FFCRA).  Tujuan dari RUU tersebut adalah menumpulkan dampak penyebaran virus COVID-19. Pada awalnya, RUU tersebut seharusnya disahkan pada hari Sabtu (14/3), namun karena keperluan formalitas, RUU tersebut harus diproses kembali di tingkatan Senat.

Senat – yang dikontrol Partai Republik – diperkirakan akan menggelontorkan paket dana milyaran dollar lagi. Rencana itu akan dituntaskan dalam pembicaraan antara Nancy Pelosi selaku Ketua DPR dan Steve Mnuchin selaku Menteri Keuangan. Selain itu, rencana tersebut juga akan diperkirakan menawarkan bantuan kepada para konsumen dan pekerja yang terdampak oleh virus korona.

Presiden Donald Trump mendukung paket kebijakan itu. Dukungan itu ia sampaikan melalui utas cuitannya di Twitter bahwa “Saya sepenuhnya mendukung” undang-undang, dan mendesak Partai Republik dan Demokrat di DPR untuk mendukung RUU itu. Dia juga menambahkan, bahwa dirinya berharap untuk menandatanganinya “ASAP!” (As Soon As Possible atau dalam waktu yang sesingkat-singkatnya).

Pemeriksaan Virus Korona Gratis

RUU H.R. 6201 itu menawarkan kepada warga agar bisa melakukan pemeriksaan secara gratis. Selain itu, RUU itu juga mengalokasikan 1 miliar dollar untuk Disaster Medical System atau Sistem Medis Bencana untuk setiap warga yang tidak mengasuransikan kesehatannya.

Di samping itu, menurut undang-undang, perusahaan asuransi swasta akan diminta bertanggung jawab menutupi semua biaya pemeriksaan setiap anggota yang mendaftarkan diri pada perusahaan asuransi mereka.

Biaya pemeriksaan juga akan ditanggung oleh mereka yang mengikuti program pemerintah Medicare dan Medicaid.

RUU H.R. 6201 diatur untuk meningkatkan pendanaan federal pada program Medicaid, program perawatan kesehatan untuk kaum miskin.

RUU H.R. 6201 juga menawarkan bantuan sebesar 82 juta dollar kepada Departemen Pertahanan, 64 juta dollar untuk Layanan Kesehatan India dan 60 juta dollar untuk Departemen Urusan Veteran.

Cuti Sakit Dibayar

RUU H.R. 6201 berisi ketentuan bahwa karyawan yang kehilangan pekerjaan karena virus korona akan menerima cuti sakit hingga dua minggu pada tingkat reguler dan mereka juga akan mendapat pesangon. Pesangon karyawan yang sakit dalam kategori ini ditanggung oleh pengusaha pemerintah dan bisnis swasta maksimal sebanyak kurang dari 500 karyawan.

Para karyawan juga berhak atas dua pertiga dari gaji standar mereka jika mereka terpaksa tidak bekerja untuk merawat anggota keluarga yang sakit, atau anak yang sekolah atau penyedia penitipan anak telah ditutup.

Jika ada kebutuhan lebih lanjut muncul, karyawan dapat menerima tambahan 10 minggu libur dengan gaji dua pertiga berdasarkan undang-undang.

Biaya cuti sakit yang dibayar akan ditanggung oleh kredit pajak yang dapat dikembalikan.

Kredit pajak yang dapat dikembalikan untuk menutup biaya cuti sakit juga akan diberikan kepada pekerja mandiri.

RUU H.R. 6201 ini hanya diatur untuk diterapkan pada penyakit yang berhubungan dengan virus korona, dan ketentuan berakhir pada akhir tahun.

PHK dan Tunjangan Karyawan

Pengangguran juga akan mendapat tunjangan dari pemerintah. Tunjangan itu akan ditanggung oleh negara bagian. Dalam RUU H.R. 6201, berisi juga tunjangan terhadap pengangguran dengan total anggaran 1 miliar dollar.

Seperti yang dilaporkan oleh Reuters pada hari Jumat (13/3), beberapa perusahaan sudah memangkas pekerjaan dan permintaan pekerja melemah, setidaknya di tingkat pabrik. Pada hari Kamis (12/3) Reuters juga melaporkan bahwa sudah ada 600 PHK hingga 12 Maret yang dikarenakan wabah virus korona.

Dalam RUU H.R. 6201 ini juga mengatur perihal PHK dalam situasi epidemi virus korona, bahwa majikan harus lebih mementingkan pengurangan jam kerja dibanding melakukan PHK. Tak hanya itu, jikalau memang harus PHK, maka harus diupayakan karyawan itu untuk diberi tunjangan pengangguran sebagai pengimbang upah yang hilang.

Bantuan Makanan

Undang-undang H.R. 6201 diatur untuk menyediakan 250 juta dollar untuk program pengiriman nutrisi ke rumah; 400 juta dollar untuk bank makanan lokal; 500 juta dollar untuk bantuan makanan wanita hamil dan ibu kurang mampu dengan anak-anak muda; dan 100 juta dollar khusus untuk wilayah seperti Puerto Rico dan Guam.

Agar para siswa yang kurang mampu tidak membeli makanan di kafetaria atau warung makan, sekolah-sekolah yang menawarkan sarapan dan makan siang gratis akan membagikan makanan langsung ke para siswa.

Selama masa krisis, RUU H.R. 6201 tersebut menangguhkan persyaratan kerja Program Bantuan Nutrisi Tambahan (Supplemental Nutrition Assistance Program).

Virus korona yang menyebar telah menimbulkan kekhawatiran akan gangguan ekonomi yang meluas. Menurut data terbaru yang diberikan oleh Universitas Johns Hopkins, AS telah mengkonfirmasi lebih dari 4.660 warga terinfeksi virus korona, dengan setidaknya 85 orang meninggal.

Sebelumnya, pada 6 Maret, Donald Trump menandatangani RUU pengeluaran besar-besaran untuk memerangi penyebaran virus korona. RUU yang ditanda tangani Trump tersebut menawarkan bantuan 8,3 miliar dollar. Pada saat ia menanda tangani itu, jumlah kasus virus korona di seluruh dunia sudah melampaui 100.000.

Dana tersebut harus disalurkan untuk mendukung pengujian laboratorium publik; biaya isolasi dan karantina; sanitasi area publik; pelacakan virus; serta lebih dari 3 miliar dollar khusus untuk penelitian vaksin.