16 Jurnalis Kurdi Dipenjara Pemerintah Turki Atas Tuduhan Propaganda

Berita Baru, Istanbul – Sambil menunggu persidangan, Pengadilan Turki memenjarakan 16 jurnalis dan pekerja media Kurdi yang ditangkap setelah ditahan pekan lalu dengan tuduhan menyebarkan propaganda teroris, menurut laporan Asosiasi Studi Media dan Hukum dan media lokal Turki pada Kamis (16/6).

Mereka telah ditahan selama delapan hari di kota tenggara Diyarbakir tanpa didakwa secara resmi, dengan jaksa dua kali meminta perpanjangan, lapor Media and Law Studies Association dan media lokal.

Lima jurnalis lain yang ditahan pada 8 Juni tidak dipenjara, menurut Demiroren dan media Turki lainnya.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) mengutuk penangkapan 16 jurnalis tersebut.

“Kami mengutuk penangkapan 16 jurnalis Kurdi yang ditahan sejak 8 Juni. Perbuatan melawan hukum ini merupakan contoh terbaru dari kebijakan pemerintah AKP-MHP yang menekan kebebasan pers. Kami mendukung jurnalis Kurdi dan menuntut pembebasan segera mereka,” kata HDP di Twitter, Kamis (16/6).

Menurut laporan Reuters, selama dekade terakhir, Turki tercatat sebagai negara yang banyak memenjarakan wartawan daripada kebanyakan negara lain, menurut Komite Perlindungan Jurnalis.

Beberapa kelompok media mengutuk penahanan pekan lalu sebagai tindakan yang “kejam”.

Di antara mereka yang ditahan adalah Serdar Altan, wakil ketua Asosiasi Jurnalis Dicle Firat, kepala Jin News Safiye Alagas, dan editor kantor berita Mezopotamya Aziz Oruc.

Menurut laporan berita Demiroren, pada tanggal 8 Juni, polisi di Diyarbakir yang sebagian besar adalah orang Kurdi menahan 21 wartawan dengan tuduhan membuat propaganda untuk organisasi teroris atas persiapan acara televisi yang disiarkan dari Belgia dan Inggris.

Dengan mengutip sumber dari polisi, Demiroren melaporkan polisis sedang menyelidiki “komite pers” dari kelompok militan Partai Pekerja Kurdistan (PPK). Pengadilan di Diyarbakir menolak berkomentar.

Pada hari Senin (13/6), 837 jurnalis dan 62 organisasi media mengeluarkan pernyataan yang mendukung rekan-rekan mereka yang ditahan dan mengutuk penahanan setelah penggerebekan polisi sebagai “pukulan terhadap kebebasan pers”.

Mereka meminta oposisi Turki, yang katanya membuat “klaim tentang hukum, keadilan, kesetaraan, kebebasan dan demokrasi”, untuk berdiri dalam solidaritas dengan mereka.

Mereka juga meminta pengadilan “untuk tidak menjadi instrumen ketidakberlakuan dan tirani pemerintah”.

Pemerintah Presiden Tayyip Erdogan mengatakan pengadilan itu independen.

Turki menempati peringkat 149 dari 180 negara di Indeks Kebebasan Pers Dunia Reporters Without Borders (RSF), yang menggambarkannya sebagai negara di mana “semua cara yang mungkin digunakan untuk melemahkan kritik”.