Warga Tolak Pembangunan Sekolah Kristen di Parepare

Berita Baru, Jakarta – Sejumlah warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, melakukan aksi penolakan terhadap pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel. Massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Soreang Peduli Kota Santri mendesak agar pembangunan sekolah dihentikan, karena dianggap tidak memiliki izin yang lengkap.

Aksi demonstrasi ini berlangsung di Jalan Poros Parepare-Pinrang, Kecamatan Soreang pada Jumat (6/10/2023) lalu. Selain menyoroti perizinan yang tidak lengkap, massa juga mengangkat isu aspek sosial kultural terkait dengan penolakan ini.

Salah seorang anggota DPRD Parepare, Kamaluddin Kadir, mengatakan, “Warga menolak pertama-tama karena sekolah ini berada di lingkungan mayoritas muslim. Jika kita lihat izinnya, izin sekolah ini dicabut karena dianggap tidak lengkap.” seperti dikutip dari Detik, Selasa (10/10/2023).

Kamaruddin menjelaskan bahwa pimpinan DPRD Parepare langsung merespons aspirasi massa tersebut. Mereka mengklarifikasi bahwa perizinan pembangunan sekolah harus diurus melalui Pemkab Parepare.

“Dalam DPRD, kami telah menjelaskan bahwa izin pembangunan sekolah tersebut diterbitkan oleh PUPR. Saat ini, izin bisa diajukan secara online atau melalui OSS (Online Single Submission),” tambahnya.

DPRD Parepare merekomendasikan agar pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel dihentikan sementara, dengan pertimbangan untuk menghindari potensi konflik sosial yang lebih luas.

“Keputusan untuk menutup [sekolah] berada di tangan pemerintah daerah,” jelas Kamaruddin.

Rahmat Sjamsu Alam, Wakil Ketua II DPRD Parepare, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengundang Yayasan Sekolah Kristen Gamaliel untuk memberikan penjelasan. Dinas terkait, seperti PUPR, dinas pendidikan, dan dinas PTSP, juga akan diundang untuk membahas perizinan sekolah ini.

“Kita semua, termasuk pemerintah, tidak mempersoalkan pendirian sekolah apa pun asal memenuhi aspek dan persyaratan yang telah ditetapkan,” tegas Rahmat.

Rahmat berharap bahwa dalam rapat dengar pendapat nanti, akan ditemukan solusi untuk permasalahan yang ada. Namun, jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, kemungkinan pembangunan sekolah akan direkomendasikan untuk dipindahkan ke lokasi lain.

“Jika tidak ada solusi, pemerintah bisa memfasilitasi pencarian lokasi lain. Karena masalahnya adalah mayoritas penduduk di sini beragama Islam dan banyak aktivitas keagamaan yang berlangsung di sini,” tambahnya.