Wapres: Ekonomi Syariah Jadi Mesin Pertumbuhan Nasional

Berita Baru, Jakarta – Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dan kemajuan pesat sejak awal 1990-an. Ia menekankan bahwa dalam lima tahun terakhir, peringkat ekonomi dan keuangan syariah Indonesia di tingkat global terus meningkat dari posisi ke-10 ke posisi ke-3.

“Ekonomi syariah kini menjadi arus utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, mengedepankan prinsip keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan yang diterima oleh semua kalangan,” ujar Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan dalam seminar internasional bertajuk “Sharia Economy and Finance: Policies for the Prabowo Government” yang diselenggarakan oleh INDEF, Universitas Paramadina, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Selasa (3/9/ 2024).

Wapres menjelaskan perkembangan signifikan terlihat dari semakin bervariasinya produk-produk keuangan berbasis syariah, seperti asuransi dan obligasi syariah, serta pembiayaan usaha syariah. Selain itu, Indonesia berhasil mempertahankan posisi kedua di sektor makanan halal dan posisi ketiga di sektor desain busana muslim, serta meraih peringkat pertama pada Global Muslim Travel Index 2024.

Pemerintah, lanjut Ma’ruf Amin, terus memacu perkembangan ekonomi syariah melalui penguatan infrastruktur dan ekosistem, tidak hanya di tingkat pusat namun juga di daerah melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

“Sejak 2020, fokus pengembangan ekonomi syariah diperluas menjadi empat sektor utama, yaitu industri keuangan syariah, industri halal, dana sosial syariah, dan pengembangan bisnis serta wirausaha syariah,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi ekonomi dan keuangan syariah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Langkah ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi keberlanjutan ekonomi syariah di masa mendatang, dengan target kontribusi terhadap PDB Nasional mencapai 10 miliar USD pada 2030, setara dengan 1,5% dari total PDB nasional.

“Ekonomi syariah akan semakin kuat seiring perkembangan digitalisasi dan konsep ekonomi hijau yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan,” tambah Ma’ruf Amin.

Meskipun demikian, ia mengakui masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah dan kurang optimalnya sinergi antara industri halal, keuangan syariah, dan dana sosial masyarakat.

“Dengan potensi zakat mencapai Rp270 triliun per tahun dan wakaf Rp180 triliun, diperlukan strategi yang kuat untuk memanfaatkan potensi ini secara maksimal,” tegasnya.

Ma’ruf Amin juga mendorong INDEF untuk menjadi mitra strategis pemerintah, membantu meningkatkan literasi masyarakat, serta memberikan pandangan dan rekomendasi untuk mengatasi tantangan yang ada.

“Dukungan dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, komunitas, filantropi, akademisi, hingga INDEF, sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan pengembangan ekonomi syariah yang optimal dan berkelanjutan,” pungkasnya.