Wapres Dorong Optimalisasi Pemberdayaan UMKM Melalui Pendampingan Usaha

Berita Baru, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkap bahwa pemerintah terus melakukan langkah-langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan yang merupakan program prioritas pemerintah baik di pusat maupun daerah. Salah satunya dengan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Agar pengentasan kemiskinan dapat membawa dampak berkelanjutan, menurut Wapres diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat salah satunya kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program pendampingan usaha.

“Salah satu upaya pemberdayaan adalah mendorong pemberdayaan usaha mikro, termasuk usaha rumah tangga, kecil dan menengah,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat memimpin rapat tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik di Kantor Gubernur Aceh, Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh, Selasa (16/11).

“Salah satu bentuk pelayanan publik adalah memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada UMKM ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wapres pun memberikan beberapa contoh pendampingan yang dapat diberikan kepada para pelaku UMKM. “Memberikan pendampingan kepada UMKM dalam bentuk pelatihan peningkatan kualitas disain kemasan, foto produk, dan pemasaran digital secara gratis,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu Wapres juga menekankan pentingnya pendampingan dalam mengakses perizinan usaha. “Tidak kalah penting adalah kemudahan dalam pemberian izin usaha,” imbuhnya.

“Saya mendengar, Pemerintah Provinsi NAD sudah menerapkan Online Single Submission (OSS) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” urai Wapres.

Oleh karena itu, Wapres meminta kepada jajaran Pemprov Aceh untuk dapat berbagi pengalaman, inovasi, dan kendala yang dihadapi agar nantinya program OSS ini dapat dijadikan replika di kabupaten/kota lainnya.

“Pada kesempatan ini saya ingin mendengar lebih jauh pengalaman dari provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi NAD tentang perbaikan pelayanan publik termasuk inovasi-inovasinya,” ujar Wapres.

“Khususnya saya juga ingin mendengar perkembangan dan hambatannya dalam mempercepat penerapan OSS dan pendirian MPP di kabupaten/kota lainnya,” tambah Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Wapres mengingatkan bahwa Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rawan akan bencana.

Wapres Ma’ruf juga berpesan agar seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Aceh untuk melakukan mitigasi bencana agar dampak yang ditimbulkan dari terjadinya bencana dapat diperkecil.

“Karena itu kita harus memitigas dan kemudian menyiapkan langkah-langkahnya, meminimalkan . (dampak) bencana itu Bagaimana menanggulanginya, bagaimana penampungannya, penanggulangannya, untuk konsumsinya, kesehatannya,” ujanya.

“Sehingga tidak ada korban yang terjadi karena sudah disiapkan dan masyarakat nya sudah prepare (siap) menghadapi kemungkinan terjadinya bencana,” tukas Wapres Ma’ruf.