Wapres Buka Suara Soal Anggaran Kemiskinan Capai Rp500 Triliun

Berita Baru, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menilai pernyataan Azwar Anas terkait anggaran penanganan kemiskinan Rp500 Triliun merupakan sebuah imbauan agar penggunaan anggaran kemiskinan bisa lebih efektif digunakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah.

Wapres juga mengimbau agar kementerian dan lembaga tidak banyak-banyak mengeluarkan anggaran kemiskinan untuk biaya perjalanan, rapat, ataupun studi banding.

“Jadi mungkin maksudnya itu jangan sampai, imbauan Menpan itu jangan terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya perjalanan, studi banding, biaya ini itu dan menyedot terlalu besar. Kita memang selalu ingatkan itu,” ujar Ma’ruf Amin dalam keterangan video di YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Sabtu (4/2/2023).

Menurut penjelasannya, tidak semua anggaran kemiskinan untuk perjalanan dinas atau rapat-rapat. Lebih lanjut dia memaparkan, anggaran kemiskinan ada dua jenis. Pertama untuk perlindungan sosial bagi masyarakat menengah ke bawah dan kedua untuk melakukan pemberdayaan agar masyarakat menengah ke bawah bisa naik kelas.

Di sisi lain, Ma’ruf Amin berpesan agar kementerian dan lembaga bisa mengkoordinasikan programnya untuk mengentaskan kemiskinan. Dia mengingatkan di 2024, Indonesia punya target kemiskinan 0%.

“Kita juga minta koordinasi programnya, dan juga konvergensi anggarannya jangan jalan-jalan sendiri. Kita ada target 2024 kemiskinan 0%,” ungkap Maruf Amin.

Sebelumnya, Azwar Anas bilang anggaran kemiskinan di kementerian dan lembaga (K/L) yang hampir Rp 500 triliun terserap tidak sebagaimana mestinya. Alih-alih dirasakan masyarakat, anggaran hanya habis untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

Wapres menilai selama ini masalah utama kemiskinan bukan lah anggarannya, namun kinerja program pengentasan kemiskinan yang kurang efektif.

Menurut Wapres, anggaran kemiskinan sejauh ini sudah sangat besar. Namun, kinerja program pengentasan kemiskinan perlu dibuat lebih efektif lagi. Apalagi Indonesia punya target di tahun 2024 kemiskinan 0%.

“Jadi, penggunaan anggaran harus efisien. Masalah penanggulangan kemiskinan ini bukan anggaran, anggaran itu besar, tapi kinerja programnya ini agar lebih efektif,” ungkap Wapres..

Perkara target kemiskinan 0% di 2024, menurutnya memang akan sulit dilaksanakan. Namun, sampai sekarang pemerintah masih berupaya keras agar target tersebut bisa dicapai.

Menurutnya, pandemi juga menjadi batu besar yang menjadi hambatan pada penanganan kemiskinan. Seperti diketahui, di masa pandemi angka kemiskinan di Indonesia sempat naik sedikit.

“Target itu ditentukan sebelum pandemi, kemudian terjadi pandemi jadi ada handicap di situ. Cuma kita tetap ingin dengan berbagai cara, langkah efektif, dan terobosan untuk mempercepat gerakan,” jelasnya.

Pemerintah, menurutnya sudah membuat sederet sasaran prioritas program pengentasan kemiskinan. Fokusnya ada di 12 provinsi dengan angka kemiskinan tinggi.

“Kita buat sasaran-sasaran prioritas, kan ada 12 provinsi yang disasar karena kita tetap ingin 2024 0%,” pungkas Wapres.