Wakil Menteri Italia: Larangan Negara Terhadap ChatGPT Berlebihan

Berita Baru, Internasional – Wakil Perdana Menteri Italia pada hari Minggu (2/4/23) mengkritik keputusan Otoritas Perlindungan Data pemerintah untuk sementara melarang chatbot ChatGPT. Ia mengatakan bahwa pemblokiran karena masalah privasi tampaknya berlebihan.

OpenAI yang didukung Microsoft membuat ChatGPT offline di Italia pada hari Jumat (31/3/23) lalu setelah badan data nasional menyampaikan kekhawatiran atas kemungkinan pelanggaran privasi dan karena gagal memverifikasi bahwa pengguna berusia 13 tahun ke atas, seperti yang diminta.

Langkah badan tersebut, yang independen dari pemerintah, menjadikan Italia negara Barat pertama yang mengambil tindakan terhadap chatbot yang didukung oleh kecerdasan buatan.

“Saya menemukan keputusan Pengawas Privasi yang memaksa #ChatGPT untuk mencegah akses dari Italia tidak proporsional,” tulis Matteo Salvini, pemimpin partai koalisi Liga yang berkuasa, di Instagram, sebagaimana dilansir dari Reuters.

Salvini, yang juga menjabat sebagai menteri transportasi, mengatakan langkah regulator itu “munafik” dan akal sehat diperlukan karena “masalah privasi menyangkut hampir semua layanan online”.

Otoritas Perlindungan Data Italia menolak mengomentari postingan Salvini.

Sejak dirilis tahun lalu, ChatGPT telah memicu kegemaran teknologi, mendorong pesaing untuk meluncurkan produk dan perusahaan serupa untuk mengintegrasikannya atau teknologi serupa ke dalam aplikasi dan produk mereka.

OpenAI yang menonaktifkan ChatGPT untuk pengguna di Italia atas permintaan agensi, mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya secara aktif bekerja untuk mengurangi penggunaan data pribadi dalam melatih sistem AI-nya seperti ChatGPT.

“Kami berharap dapat bekerja sama dengan (agen data Italia) dan mendidik mereka tentang bagaimana sistem kami dibangun dan digunakan,” katanya.

Salvini mengatakan larangan itu dapat merugikan bisnis dan inovasi nasional, menambahkan bahwa dia berharap solusi cepat ditemukan dan akses chatbot ke Italia dipulihkan.

“Setiap revolusi teknologi membawa perubahan besar, risiko dan peluang. Hak untuk mengontrol dan mengatur melalui kerja sama internasional antara regulator dan legislator, tetapi tidak dapat diblokir,” ujarnya.