Waketum MUI Kritik Tindakan Represif Aparat di Pulau Rempang

Berita Baru, Jakarta – Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengungkapkan keprihatinannya terhadap perubahan fungsi aparat di Indonesia, terutama dalam konteks kasus terbaru yang berkaitan dengan Pulau Rempang.

Menurutnya, tugas utama aparat adalah melindungi masyarakat, tetapi belakangan ini, mereka terlihat bertindak dengan cara yang bertolak belakang, bahkan menggunakan kekerasan terhadap rakyat demi kepentingan konglomerat.

“Celakanya pihak aparat yang tugasnya sebenarnya adalah melindungi rakyat, sekarang mereka malah berubah fungsi, menjadi menggebuki dan memukuli rakyat,” kata Anwar dalam keterangan resmi yang dikutip dari CNNIndonesia.com, pada Sabtu (13/9/2023).

Perubahan ini, kata Anwar, juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak merata dalam ‘menyejahterakan masyarakat’. Sebagian masyarakat di Indonesia mungkin hidup sejahtera, tetapi hal itu hanya berlaku untuk sebagian kecil saja. Mayoritas masyarakat kecil masih harus berjuang dengan berbagai kendala, seperti penggusuran dan perlakuan hukum yang tidak adil.

Anwar menjelaskan bahwa kesenjangan sosial-ekonomi semakin tajam karena fokus pemerintah lebih pada pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan kesejahteraan. Menurutnya, pemerintah harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan semua lapisan masyarakat sesuai dengan amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

“Sehingga kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat kita tidak semakin tajam dan terjal,” tandasnya.

Kasus di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, terus memanas. Bentrokan antara warga Rempang dan aparat gabungan TNI dan Polri terjadi pada Kamis (7/9) lalu akibat konflik lahan terkait rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City.