Turki akan Menyebarkan Pasukan Khusus ke Perbatasan Yunani

Berita Baru, Internasional – Krisis imigrasi di perbatasan Turki-Yunani meletus setelah pemerintah Turki mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi mencegah para imigran melewati wilayahnya ke Eropa. Tindakan Turki tersebut berarti melanggar perjanjian mereka dengan Uni Eropa pada tahun 2016.

Suleyman Soylu selaku Menteri Dalam Negeri Turki telah mengumumkan bahwa Pemerintah Turki akan mengerahkan 1.000 petugas operasi polisi khusus di perbatasan untuk mencegah imigran kembali.

Dia menambahkan bahwa badan keamanan perbatasan Uni Eropa, Frontex, telah mendorong sekitar 4.900 imigran Turki untuk kembali ke Turki hingga terdapat 164 orang terluka dalam proses tersebut.

“Turki akan mengerahkan 1.000 petugas operasi polisi khusus untuk mencegah para imigran kembali ke perbatasan Turki,” ujar Suleyman Soylu seperti dikutip dalam surat kabar Daily Sabah.

Langkah itu dilakukan sebagai tanggapan terhadap keputusan Uni Eropa untuk mendorong kembali gelombang baru imigran yang sebagian besar berasal dari Provinsi Idlib Suriah memaksa untuk memasuki Eropa melalui perbatasan Yunani.

“Kekhawatiran Yunani adalah kekhawatiran kami,” ujar Ursula von der Leyen selaku Presiden Komisi Eropa setelah mengunjungi perbatasan. Dia menambahkan bahwa para imigran “telah dipancing dengan iminging-iming janji palsu ke dalam situasi ini.”

Sejak krisis imigran di perbatasan Turki-Yunani dimulai, Pemerintah Yunani telah mencegah hampir 35.000 imigran menyeberang ke negara Yunani. Ia juga berjanji untuk mendeportasi ratusan imigran yang berhasil masuk ke sisi lain dalam waktu dekat.

Gelombang imigran baru Turki mulai kembali muncul setelah situasi memburuk di Provinsi Idlib Suriah. Tempat itu sebagian besar telah dikuasai oleh oleh militan dan teroris. Dan situasi semakin memburuk ketika pasukan Turki memulai operasi militer di provinsi itu melawan untuk Tentara Suriah.

Sehubungan dengan masuknya pengungsi, Pemerintah Turki mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi mencegah imigran yang akan pergi ke negara-negara Eropa. Tindakan itu berarti mereka telah melanggar perjanjian 2016 dengan Uni Eropa.

Di bawah perjanjian itu, Turki berjanji akan mencegah imigran baru menyeberang ke negara-negara Eropa melalui wilayahnya dan menampung mereka, sementara Pemerintah Belgia akan mendanai Pemerintah Turki untuk tetap terus menampung mereka.