Tolak Kenaikan BBM, Gus Hilmy: Mestinya Subsidi Tepat Sasaran Jadi Fokus Utama

Berita Baru, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI Hilmy Muhammad menyayangkan masyarakat mampu yang selama ini dapat membeli BBM subsidi. Hal itu menurutnya justru menunjukkan kelemahan pemerintah sendiri dalam pendistribusikan BBM.

“Mestinya subsidi yang tidak tepat sasaran ini menjadi fokus paling utama daripada menaikkan harga BBM. Kalau begini, semuanya kena imbasnya. Ini namanya kesalahan sebagian orang ditimpakan akibatnya ke semua orang. Ini kurang tepat. Bagaimana distribusi dan pengawasannya selama ini? Jangan-jangan ini biarkan, karena setiap kali kenaikan BBM, alasan ini terus-menerus direpetisi. Juga menjadi kecurigaan kita, mengapa harus mengadudomba antara si mampu dan yang tidak mampu,” kata pria yang akrab disapa Gus Hilmy itu, Senin (05/9/2022).

Gus Hilmy mengatakan salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memaksimalkan program Kementerian BUMN berupa Pertashop.

“Ini masalah yang sudah ada pemecahannya oleh Kementerian BUMN, sebenarnya. Namun tidak dilakukan secara maksimal. Yang kami maksud adalah Pertashop, penjualan BBM dalam skala kecil atau mudahnya kita sebut pom mini. Di pom mini hanya menjual BBM yang bersubsidi, SPBU hanya yang nonsubsidi. Mobil-mobil tidak akan ngantre di pom mini karena ruangnya kecil. Perbanyak saja jumlahnya seperti jumlah SPBU-SPBU,” usul pria yang juga menjabat sebagai Katib Syuriah PBNU tersebut.

Selain itu, Gus Hilmy juga melihat upaya pendistribusian yang lebih tepat melalui aplikasi MyPertamina. Namun kembali disayangkan, aplikasi tersebut baru benar-benar diaktifkan setelah kenaikan BBM. Hal ini, menurutnya, menandakan bahwa banyak program yang belum dikoordinasikan secara matang.

“Di sisi lain, kalau pemerintah mengklaim bahwa aplikasi MyPertamina menjadi solusi agar pendistribusian BBM lebih tepat, semestinya ditunggu dulu hasilnya. Kalau berhasil ya diteruskan, kalau tidak berhasil, cari formula baru. Ini belum ada hasilnya, sudah dinaikkan. Ini menjadi pertanyaan kita, apakah tidak dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik?” ujar pria yang juga anggota MUI Pusat tersebut.

Gus Hilmy juga mengungkapkan bahwa mensubsidi rakyat adalah tugas negara yang diamanatkan konstitusi. Menurutnya, patut disayangkan jika defisit APBN harus dibebankan pada rakyat.

“APBN itu digunakan untuk mensejahterkan rakyat. Kalau mensubsidi rakyat dikatakan sebagai pembebanan pada APBN, ini perlu dikoreksi. Itu kan amanat konstitusi tentang sistem perekonomian nasional. Dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rakyat kan sudah membayar pajak, itu cukup. Selebihnya dengan memompa BUMN mendapatkan keuntungan, memaksimalkan potensi alam dan wisata, memaksimalkan perikanan dan pertanian, beralih pada energi terbarukan, dan sumber-sumber pendapatan negara lainnya. Bukan malah membedani rakyat,” jelas salah satu pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut.

Hal lain yang perlu dikoreksi lagi, menurut pria yang juga Katib Syuriah PBNU tersebut adalah menyamakan Indonesia dengan nagara lain dalam konsumsi BBM. Menurutnya, di beberapa negara harga BBM tinggi karena tingkat konsumsi lebih banyak untuk industri, sementara di Indonesia, masyarakatnya lebih cenderung agraris dan maritim. Di sisi lain, pendapat perkapita juga berbeda.

Mengenai pengalihan subsidi, Senator asal D.I. Yogyakarta tersebut menyatakan bahwa subsidi BBM dengan bantuan sosial itu dua hal yang berbeda. Pemahaman bahwa satu subsidi dialihkan ke subsidi lain adalah hal keempat yang perlu dikoreksi.

“Subsidi BBM, subsidi migas, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan subsidi-subsidi lainnya, itu tidak saling berhubungan karena ada aturannya masing-masing. Subsidi BBM dikurangi, tidak kemudian menambah subsidi atau bantuan sosial. Apakah bantuan yang diterima masyarakat jumlah semakin besar atau jumlahnya bertambah? Ya, sama saja. Anggarannya sudah disiapkan. Begitu juga dengan subsidi pendidikan. Beasiswa LPDP, misalnya. Sudah disiapkan skemanya sendiri. Apakah anggaran untuk pendidikan menjadi 30 persen setelah kenaikan BBM?” tandas Gus Hilmy.