Tolak Kenaikan BBM, Gabungan Aktivis Kepung Gedung DPRD dan Pemkab Gresik

Berita Baru, Gresik – Gabungan aktivis dari PPAG, FSPBI-KASBI, FORKOT, GEPAL, FPPI Gresik, JOINTS, PKWG, dan Perpagres mengepung Gedung DPRD Gresik, Selasa (13/08). Ratusan massa aktivis itu mendesak wakil rakyat agar menyuarakan aspirasi warga Gresik untuk menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Gelombang massa aksi mulai berkumpul di depan Pendopo Bupati Gresik sejak pukul 09.00 WIB. Mereka kemudian berjalan membentuk barisan menuju gedung DPRD Gresik di Jalan KH. Wachid Hasyim Gresik, para pendemo berunjuk rasa dengan berorasi dan membawa sejumlah atribut berupa bendera dan spanduk.

“Aksi ini adalah perjuangan rakyat. Sebab, kebijakan ini sama sekali tidak berpihak kepada rakyat, khususnya rakyat miskin,” teriak pentolan GEPAL, Abdul Wahab dalam orasinya di depan Gedung DPRD Gresik, Selasa (13/8).

Gus Wahab menegaskan, tuntutan menolak kenaikan BBM disuarakan karena kebijakan pemerintah tersebut dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Dia juga menyatakan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Subsidi BBM belum sepenuhnya tepat sasaran.

“Belum lagi carut marutnya data warga miskin yang menyebabkan bantuan langsung tunai tidak tepat sasaran,” tandasnya.

Selama beberapa waktu melakukan orasi, massa aksi kemudian ditemui oleh Ketua Komisi IV DPRD Gresik Mochammad, Ketua Komisi II DPRD Gresik Asroin Widyana, dan Anggota Banggar DPRD Gresik, Syaikhu Busiri.

“Saat ini pemerintah memang menaikkan BBM. Tapi saya sepakat dengan tuntutan kalian semua,” ujar Mochammad di hadapan massa aksi.

Selanjutnya massa aksi bergerak menuju Kantor Bupati Gresik. Tiba disana, mereka langsung berorasi dan menyuarakan tuntutan mereka. Ada tujuh tuntutan yang didesak oleh kepada Pemkab Gresik, antara lain menurunkan harga BBM, usut tuntas mafia BBM, menstabilkan harga sembilan bahan pokok, memastikan BLT tepat sasaran, menolak UU Omnibuslaw, menaikkan upah buruh 30 persen, serta Pemkab harus bertanggung jawab atas dampak kenaikan BBM.

Ketua Forum Kota (Forkot) Gresik, Haris Sofwanul Faqih menyampaikan bahwa problematika yang terjadi selama ini menjadi simbol pemerintah daerah tidak becus melayani rakyat Gresik. Mengenai BLT BBM, kata dia, tidak bisa dijadikan solusi di tengah ketimpangan sosial perekonomian saat ini.

“Artinya Pemda Gresik belum serius untuk menyelesaikan kasus dari bantuan-bantuan tersebut. Kalau hanya mengandalkan proses dari pusat, berapa data warga miskin di Kabupaten Gresik?,” ujarnya.

Aksi ratusan akitivis gabungan ini sempat terjadi ketegangan. Alasannya, Kepala Bankesbangpol yang hadir di tengah massa aksi dinilai tidak memiliki tugas yang relevan dengan apa yang menjadi tuntutan dan tidak ada hasil yang konkret.