Tolak Bantuan Dari Luar, Korea Utara Adakan Pertemuan ‘Sangat Penting’

Berita Baru, Internasional – Pada hari Selasa (18/8), Korea Utara berencana mengadakan pertemuan penting Partai Buruh untuk membahas membahas dan memutuskan isu-isu yang sangat penting dalam di tengah sanksi internasional dan kerusakan banjir baru-baru ini, menurut kantor berita resmi Korea Utara KCNA.

“Presidium Biro Politik Komite Sentral Partai Buruh Korea (WPK) memutuskan untuk mengadakan Rapat Pleno ke-6 Komite Sentral ke-7 WPK pada 19 Agustus untuk membahas dan memutuskan masalah yang sangat penting dalam mengembangkan Revolusi Korea dan meningkatkan efisiensi pertempuran Partai,” tulis KCNA.

Tidak ada keterangan lebih lanjut atau detil dari pertemuan itu dalam pengumuman yang dipublikasikan KCNA.

Akan tetapi, pengumuman panggilan pertemuan itu muncul di tengah situasi di mana Korea Utara berjuang untuk memulihkan kerusakan akibat banjir setelah berminggu-minggu diguyur hujan deras.

Menurut media pemerintah, banjir itu menghancurkan 39.296 hektar tanaman dan merusak lebih dari 16.000 rumah, dan tidak disebutkan terdapat korban tewas atau cedera.

Di samping itu, Korea Utara juga tengah berusaha untuk mengekang penyebaran virus korona.

Namun, minggu lalu, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menolak bantuan dari luar dan menutup perbatasannya.

“Situasi, di mana penyebaran virus ganas di seluruh dunia menjadi lebih buruk, mengharuskan kami untuk tidak mengizinkan bantuan dari luar untuk kerusakan banjir, tetapi menutup perbatasan lebih ketat dan melakukan pekerjaan anti-epidemi yang ketat,” lapor KCNA memparafrasekan ucapan Kim Jong Un pada Kamis.

Terkait dengan virus korona, Korea Utara menyatakan negaranya bebas virus corona, status yang secara luas diragukan oleh pihak luar.

Pada akhir Juli, Kim Jong Un menginstruksikan penguncian total kota perbatasan Kaesong setelah pihak berwenang melaporkan menemukan seseorang dengan gejala COVID-19.

Tetapi, kemudian Korea Utara mengatakan hasil tes orang tersebut tidak meyakinkan, hingga pekan lalu Kim Jong Un memutuskan untuk mencabut status lockdown di Kaesong.

Pada gilirannya, Meskipun Korea Utara menolak bantuan apa pun, kementerian unifikasi Korea Selatan, yang menangani urusan antar-Korea, mengatakan Seoul tetap bersedia memberikan bantuan kemanusiaan ke Korea Utara, menurut Aljazeera.