Tekan Angka Pengangguran, Pokir DPRD Gresik Diusulkan Akomodir Pelatihan Kerja

Berita Baru, Gresik – Upaya menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Gresik, kalangan legislatif mengusulkan bantuan dana yang bersumber dari pokok pikiran (Pokir) DPRD Gresik tahun 2023 bisa mengakomodir program pelatihan tenaga kerja khususnya bagi warga lokal.

Usulan tersebut terbilang terobosan baru. Sebab selama ini, realisasi dana Pokir dinilai lebih banyak berkutat seputar infrastruktur maupun pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana saja. Artinya belum menyentuh pada vokasi ketenagakerjaan dengan tujuan mengasah skil dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. 

Anggota Komisi II DPRD Gresik dari Fraksi PKB, M Syahrul Munir mengatakan, pelatihan tenaga kerja sangat penting. Mengingat tenaga kerja khususnya warga lokal saat ini dituntut memiliki kompetensi yang mumpuni agar bisa berdaya saing di tengah tumbuh kembangnya industri di kota santri. 

“Kita tahu bahwa anggaran belanja Dinas Tenaga Kerja sangat minim. Maka program Pokir Dewan harus menjadi support system dari masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di Gresik,” katanya.

Dalam rapat singkronisasi Pokir bersama Sekretaris Daerah (Sekda) dan Bappeda beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pihaknya telah memaparkan skema pelatihan tenaga kerja yang tertuang dalam format usulan Pokir DPRD Gresik tahun 2023.

“Format ini sudah kita usulkan sejak mengikuti forum-forum Musyawarah Desa, Musrembang Kecamatan, hingga Rapat Singkronisasi Pokok-pokok pikiran Dewan. Tinggal mengawal terakhir di Forum Musrembang RKPD Kabupaten,” tutur politisi muda asal dapil 8 (Manyar-Bungah-Sidayu) itu. 

Sebagai bentuk keseriusan, kalangan legislatif bahkan siap mengawal usulan tersebut hingga benar-benar direalisasikan. Sehingga serapan tenaga kerja dari warga lokal dapat benar-benar maksimal, sebab mereka telah dibekali kompetensi dan sertifikasi sebelum masuk bekerja di perusahaan.

“Ini memang menjadi PR dan usulan kita khususnya F-PKB untuk menjawab problem pengangguran dan minimnya sertifikasi tenaga ahli oleh para pekerja di Kabupaten Gresik,” tandasnya.

Merespon usulan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Budi Raharjo menuturkan, secara teknis pelatihan tenaga kerja akan menampung seluruh data warga calon peserta yang akan dilatih terlebih dahulu, baik data by name dan by addres. Selanjutnya memilah kesamaan minat pelatihan berdasarkan alamat masing-masing.

“Kita akan fasilitasi kebutuhan pelatihannya, nanti akan didukung pokir DPRD untuk anggaran pelatihan,” ujar Budi.

Peserta pelatihan tenaga kerja melalui dana pokir, sambung Budi, akan diusulkan oleh anggota dewan sesuai daerah pilihan (Dapil) masing-masing. Nah terkait pelaksanaan bisa dilakukan secara bertahap, namun tidak menutup kemungkinan dalam 1 dapil pelatihan bisa digelar dengan anggota dewan berbeda jika jenis pelatihannya sama. 

“Jadi pokir itu membiayai orang dari wilayah dapil anggota DPRD by name by addres ya sesuai usulan, 1 anggota DPRD kan minimal 2 kecamatan dapilnya dan dalam 1 dapil kan rata rata lebih dari 20 desa, Jadi nanti pelatihan antar anggota dewan bisa dibedakan,” bebernya. 

Budi memastikan bahwa program pelatihan tenaga kerja tersebut akan direalisasikan di tahun 2023 karena saat ini masih menghitung estimasi kebutuhan anggaran. Meski demikian, warga calon peserta pelatihan nantinya sudah bisa diusulkan mulai sekarang.

“Mulai 2023, ini kan masih dibahas usulan anggarannya, tapi sejak sekarang by name by addres ya kan sudah harus masuk untuk diverifikasi. Jadi untuk dasar menghitung jenis pelatihan dan kebutuhan anggaran setiap pelatihan,” tutupnya.