Tanggapi Situasi Uyghur, Parlemen Jepang Adopsi Resolusi HAM

Berita Baru, Jepang – Pada Selasa (1/2), Parlemen Jepang adopsi resolusi HAM di China dan serukan pemerintah Perdana Menteri Fumio Kishida untuk mengambil langkah-langkah untuk meredakan situasi sebagai tanggapan situasi Uyghur, mengingat Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 akan dimulai beberapa hari ke depan.

Resolusi tersebut tidak secara langsung menggunakan kata “China” di mana pun dalam teks, dan menghindari ungkapan seperti “pelanggaran hak asasi manusia”, dengan mengatakan, sebaliknya, “situasi hak asasi manusia”, dalam kemungkinan untuk menutup hubungan ekonomi bilateral.

Resolusi tersebut diadopsi oleh majelis rendah parlemen Jepang. Sayap konservatif dari Partai Demokrat Liberal (LDP) Jepang yang berkuasa mengupayakan adopsi resolusi menjelang pembukaan Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 yang akan dimulai 4 Februari besok, meskipun ada kekhawatiran di pemerintah tentang potensi dampak ekonomi, kata kantor berita Jepang Jiji.

Sudah lama ada pandangan yang bersaing di dalam LDP tentang pendekatan ke China.

Sayap partai yang lebih konservatif bersikap hawkish pada kebijakan China dan dipandang sebagai perhatian utama dengan masalah pertahanan.

Anggota partai lainnya telah mendorong untuk mempertahankan hubungan ekonomi mendalam Jepang dengan tetangganya.

Resolusi parlemen meminta pemerintah Jepang untuk bekerja sama dengan komunitas internasional dalam menangani masalah ini.

“Pemerintah harus mengumpulkan informasi untuk memahami gambaran keseluruhan …, memantau situasi hak asasi manusia yang serius bekerja sama dengan komunitas internasional, dan menerapkan langkah-langkah pengurangan yang komprehensif,” kata resolusi tersebut.

Di dalamnya, disebutkan bahwa komunitas internasional menyatakan keprihatinan atas masalah-masalah seperti interniran dan pelanggaran kebebasan beragama di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang, Tibet dan Hong Kong.

“Masalah HAM tidak bisa hanya menjadi masalah domestik, karena HAM memiliki nilai-nilai universal dan merupakan masalah yang patut menjadi perhatian masyarakat internasional,” kata resolusi tersebut, dilansir dari Reuters.

Sejak menjabat pada Oktober, PM Kishida telah mengatakan dalam beberapa kesempatan bahwa Jepang tidak akan berbasa-basi dengan China, terutama dalam hal HAM.

Pada November, PM Kishida juga menunjuk mantan menteri pertahanan Jenderal Nakatani sebagai ajudannya untuk persoalan HAM.

“Kamar ini mengakui perubahan status quo dengan kekuatan, yang dilambangkan dengan situasi hak asasi manusia yang serius, sebagai ancaman bagi komunitas internasional,” imbuh resolusi tersebut.

Sebelumnya, Jepang mengumumkan tidak akan mengirim delegasi pemerintah ke Olimpiade sebagai bentuk boikot.

Aksi boikot Olimpiade yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) tersebut dilakukan dalam menanggapi kekhawatiran tentang kondisi hak asasi manusia China.

Presiden AS Joe Biden pada bulan Desember menandatangani undang-undang yang melarang impor dari wilayah Xinjiang China karena kekhawatiran tentang kerja paksa.

AS juga melabeli perlakuan China terhadap minoritas Muslim Uyghur sebagai tindakan genosida.

Di lain pihak, China menyangkal melakukan pelanggaran HAM di Xinjiang. Xinjiang sendiri dikenal sebagai produsen kapas utama yang juga memasok sebagian besar bahan dunia untuk panel surya.

Jepang bergantung pada China tidak hanya sebagai pusat manufaktur, tetapi juga sebagai pasar untuk barang-barang dari mobil hingga peralatan konstruksi.