TAF Harapkan Semakin Banyak Daerah Terapkan Kebijakan TAKE

Berita Baru, Jakarta – Kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah dengan GeRAK Aceh, The Asia Foundation (TAF) dan KOMPAK telah melahirkan kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE).

Inovasi kebijakan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 30 tahun 2020 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Dana Insentif Pembinaan Kampung atau disingkat TAKE Depik.

Peluncuran TAKE Depik dilakukan melalui diskusi virtual pada Kamis (18/2) dibuka dengan pidato kunci Bupati Bener Meriah Tgk H. Sarkawi. Selain itu kegiatan ini juga dihadiri oleh Joko Tri Haryanto dari Badan Kebijakan Fiskal – Kementerian Keuangan (BKF-Kemenkeu), Sri Wahyuni dari Kementerian Desa PDTT, Ahmad Dadek dari BAPPEDA Provinsi Aceh, Nur Kholis dari KOMPAK, dan Deputy Country Representative TAF Indonesia Hana A Satriyo.

Pada kesempatan tersebut Hana menyampaikan selamat atas komitmen yang ditunjukkan oleh Pemkab Bener Meriah untuk mengatur kebijakan anggaran secara akuntabel, dalam rangka mendorong kemajuan daerah.

“Selamat atas komitmennya untuk mengatur kebijakan anggaran secara akuntabel, untuk mendorong kemajuan daerah. Tanpa komitmen, inovasi ini akan sulit sekali untuk diwujudkan,” tutur Hana.

Hana menceritakan bahwa selama beberapa tahun terakhir, TAF melalui tim environmental governance (EG) bersama koalisi masyarakat sipil telah mempromosikan inovasi ecological fiscal transfer (EFT) di Indonesia.

Oleh karena itu ia mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung lahirnya kebijakan TAKE Depik di Kabupaten Bener Meriah.

“Saya mengapresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Meski ruang itu ada dalam tata kelola penganggaran kita, tetapi butuh komitmen dan kerja keras untuk mewujudkan inovasi ini,” terang Hana.

Model EFT ala Indonesia dalam bentuk TANE, TAPE dan TAKE ini, ia harapkan semakin banyak diterapkan oleh pemerintah daerah di Indonesia.

“Kita harap makin banyak provinsi dan kabupaten kota yang menerapkan EFT model Indonesia,” harapnya.

Hana juga menjelaskan bahwa kebijakan insentif fiskal untuk mendorong desa bergerak dalam pengelolaan lingkungan dan persampahan akan benar-benar efektif. Karena menurutnya masalah itu ada di bawah, sehingga Pemda dan Pemdesa sangat berperan penting.

“Instrument kebijakan untuk memastikan pengelolaan lingkungan dan persampahan benar-benar efektif sampai di desa. Pemda dan pemdes merupakan garda depan dalam mengatasi masalah lingkungan hidup dan penanggulangan bencana,” tegasnya.