Survei JDN: 85 Persen Dokter Umum Terima Gaji di Bawah Standar IDI

Berita Baru, Jakarta – Hasil survei Junior Doctor Networks (JDN) Indonesia mencatat bahwa 85 persen dokter umum masih mendapatkan gaji take home pay di bawah standar yang telah ditentukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

“JDN telah menyelenggarakan survei nasional pendapatan dokter umum Indonesia yang mendapatkan data bahwa 85 persen take home pay para dokter umum di Indonesia masih di bawah standar yang ditentukan IDI,” kata Anggota JDN Indonesia Makhyan Jibril Al Farabi dalam Dialog JDN, Minggu (9/10).

Menurut Makhyan, akibatnya banyak ditemui dokter yang berpraktek di 3 tempat berbeda dengan jam kerja 66 jam per minggu. 

Meski demikian hanya 16.15% dokter yang mendapatkan gaji sesuai dengan standar yang ditentukan IDI, sekitar Rp12,5 juta per bulan.

Makhyan juga menyebut, ketika survei tersebut menyasar 452 dokter berusia di bawah 35 tahun, dengan rata-rata gaji per bulan berkisar kurang dari Rp10 juta. 

“Hanya 24,78 persen dari mereka yang memperoleh gaji di atas Rp10,5 juta per bulan,” ungkapnya.

Melihat kondisi ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pendapatan para dokter ini memang harus diperbaiki. Setidaknya, pendapatan harus merata.

“Misal dokter yang melakukan pengabdian di daerah terpencil jangan sampai pendapatannya ikutan kecil,” kata Menkes dalam dialog JDN.

Ia juga berinisiatif melakukan reformasi terkait remunerasi dokter di rumah sakit-rumah sakit vertikal dalam koordinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang rencananya akan dilakukan bulan depan.

Dalam kegiatan itu, para dokter umum yang bertugas menjadi tenaga pengajar juga menyampaikan keluhan yang sama. Banyak dari mereka yang masih harus bekerja di berbagai tempat namun dengan standar gaji yang masih jauh dari standar IDI.

Selain itu, terkait kurang meratanya fasilitas Kesehatan dan ketidaksesuaian antara alat dan SDM Kesehatan khususnya di Indonesia Timur juga menjadi salah satu masalah hingga kini yang dikeluhkan para tenaga kesehatan.

Ketidakmerataan fasilitas pada akhirnya mengakibatkan dokter tidak bisa bekerja dengan optimal juga ditanggapi oleh bapak Menteri Kesehatan dengan melakukan assessment yang lebih holistik sebelum mendistribusikan alat Kesehatan.

“Para dokter yang bekerja di grassroot untuk dapat terus aktif menyampaikan aspirasi dan melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian kebutuhan di lapangan, baik itu di tataran RSUD Kemenkes maupun RSUD daerah,” katanya.

Sehingga hal-hal tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Diharapkan hal ini akan mempercepat penanganan masalah yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas layanan Kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.