Stafsus Menkeu: Penyusunan APBN 2025 Berjalan Sesuai Proses

Berita Baru, Jakarta – Pemerintah menyatakan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, proses tersebut merupakan rutinitas tahunan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

“P roses penyusunan APBN sebenarnya normal, sesuai timeline. Hanya kebetulan kita belum punya tradisi mengalami transisi,” ujar Yustinus Prastowo pada kaun X pribadinya, Rabu (6/3/2024).

Prastowo menjelaskan bahwa proses penyusunan APBN melibatkan beberapa tahapan, seperti penetapan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional; penyusunan kapasitas fiskal; pembahasan dengan DPR; dan penerbitan Peraturan Presiden rincian APBN setelah ditetapkan sebagai UU.

“Tahap pembahasan dengan DPR dimulai sejak Mei hingga Oktober. Ini merupakan proses yang intens dan melibatkan komunikasi yang baik antara pemerintah dan DPR,” tambahnya.

Yustinus Prastowo juga mengingatkan bahwa situasi serupa terjadi pada transisi pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi pada 2014. “APBN 2025 bertepatan dengan transisi pemerintahan pada 2024. Ini mirip dengan 2014, saat transisi dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Proses koordinasi dan komunikasi secara intens terjadi, justru demi memastikan keberlanjutan,” tulis dia dalam unggahannya.

Dalam menyikapi situasi transisi pemerintahan, pemerintah tetap melakukan proses penyusunan RAPBN 2025 sesuai dengan aturan yang berlaku. Yustinus Prastowo menegaskan bahwa pembahasan asumsi, proyeksi, dan indikator juga mempertimbangkan program presiden terpilih, dengan tetap memperhatikan kondisi APBN dan menjaga kesinambungan fiskal yang sehat.

“Hal ini tentu wajar dan realistis mengingat APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan baru. Mari terus kawal agar proses berjalan baik, transparan, dan akuntabel. APBN yang sehat merupakan pondasi penting bagi transformasi Indonesia untuk kesejahteraan bersama,” ujar Prastowo.