Sri Mulyani Kritik Pemda yang Menumpuk Dana di Bank

Berita Baru, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menyoroti kebijakan sejumlah pemerintah daerah yang cenderung menumpuk anggaran di bank, alih-alih membelanjakannya untuk mendukung perekonomian. Akibatnya, anggaran yang seharusnya bisa membantu masyarakat dan ekonomi justru tidak optimal digunakan.

Dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024, Selasa (24/9), Sri Mulyani menyatakan bahwa belanja pemerintah daerah, yang berasal dari transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, sangat penting, terutama dalam situasi ketidakpastian ekonomi.

“Fiskal policy di pusat mencoba menstimulate, tapi karena sepertiga dari APBN transfer ke daerah, di daerah malah justru tidak spending,” ungkapnya dikutip dari CNNIndonesia.com.

Sri Mulyani menegaskan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah harus sinkron. Jika APBN menjadi bantalan dalam mendukung perekonomian, maka APBD juga harus mengikuti arah yang sama. “Kalau dalam bahasa Presiden Jokowi dan kabinet selama ini adalah jangan sampai pemerintah pusat membangun jalan ke sana, yang daerahnya membangun jalannya di sini sehingga nggak ketemu,” jelasnya, mengilustrasikan pentingnya koordinasi antara pusat dan daerah.

Ia juga mengingatkan contoh saat pandemi COVID-19, ketika pemerintah pusat menaikkan anggaran perlindungan sosial untuk membantu masyarakat, namun anggaran tersebut tidak digunakan secara efektif oleh pemerintah daerah dan justru dibiarkan mengendap di bank. “So mereka menjadi semacam pengerem, efektivitas dari countercyclical fiskalnya menjadi menurun karena waktu pemerintah pusat mencoba ekspansif dengan belanja dan untuk meningkatkan growth penciptaan kesempatan kerja, daerahnya dikasih transfer terus transfernya berhenti di bank,” paparnya.

Menurut Sri Mulyani, kondisi tersebut masih menjadi kendala yang perlu terus diperbaiki, agar pemerintah pusat dan daerah dapat lebih solid dalam melaksanakan kebijakan fiskal demi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. “Kami di Kementerian Keuangan terus berupaya mensinkronkan fiskal pusat dan daerah sehingga dampak dari kebijakan fiskal bisa maksimal dan optimal bagi ekonomi dan masyarakat,” pungkasnya.