Simak! Daftar Perubahan RUU Yang Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Berita Baru, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyetujui sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021 pada sidang paripurna, Kamis (30/9).

Hasil rapat menyepakati tiga RUU usulan pemerintah dan satu RUU usulan DPR, masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Ketiga RUU pemerintah yakni, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Pemasyarakatan, dan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sedangkan satu RUU usulan DPR yakni, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan tambahan empat RUU tersebut, total RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2021 kini menjadi 37 RUU. Jumlah itu berubah dari hasil Rapat Paripurna pada 23 Maret yang menyepakati hanya 33 RUU, dengan tak memasukkan RUU Pemilu dan RUU ITE.

Dari jumlah tersebut, sebanyak lima RUU telah disahkan dan menjadi UU. Sisanya, 12 RUU masih dalam pembicaraan tingkat I, satu RUU menunggu penugasan pembahasan, empat RUU menunggu surat presiden, dua RUU menunggu penetapan paripurna, dua RUU dalam proses harmonisasi di Baleg, dan 11 RUU dalam proses penyusunan di DPR dan pemerintah.

Daftar 37 RUU Prolegnas Prioritas 2021:

Usulan DPR

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

2. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (diusulkan bersama pemerintah)

3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

6. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan

7. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

8. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

9. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

10. Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)

11. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

12. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat

13. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

14. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

15. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

16. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

17. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol

18. RUU tentang BPK

19. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

20. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

21. RUU tentang Praktik Psikologi

22. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama

Usulan Pemerintah

23. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

24. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi

25. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

26. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

27. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

28. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah)

29. RUU tentang Ibukota Negara (Omnibus Law)

30. RUU tentang Hukum Acara Perdata

31. RUU tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular)

32. RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

33. RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

34. RUU tentang KUHP

35. RUU tentang Pemasyarakatan

Usulan DPD

36. RUU tentang Daerah Kepulauan

37. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa