Sidang Anggota BPK Putuskan Budi Prijono Sebagai Wakil Ketua BPK

Berita Baru, Jakarta – Pada Kamis sore, 17 Oktober 2024, lima anggota baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk periode 2024-2029 resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Lima anggota tersebut adalah Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan Subchi. Dengan pelantikan ini, keanggotaan BPK menjadi lengkap, berjumlah sembilan orang, bersama dengan Isma Yatun, Nyoman Adhi Suryadnyana, Haerul Saleh, dan Slamet Edy Purnomo.

Setelah pengucapan sumpah, seluruh anggota BPK melangsungkan Sidang BPK dan Sidang Anggota BPK di Gedung BPK, Jakarta. Sidang tersebut memutuskan bahwa Isma Yatun tetap menjabat sebagai Ketua BPK, sementara Budi Prijono terpilih sebagai Wakil Ketua BPK. “Penetapan ini merupakan hasil dari kesepakatan bersama dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar BPK dalam siaran persnya yang terbit pada Jum’at (18/10/2024).

Selain itu, dalam sidang tersebut, juga diputuskan penempatan tugas Anggota BPK lainnya. Nyoman Adhi Suryadnyana ditetapkan sebagai Anggota I, Daniel Lumban Tobing sebagai Anggota II, Akhsanul Khaq sebagai Anggota III, Haerul Saleh sebagai Anggota IV, Bobby Adhityo Rizaldi sebagai Anggota V, Fathan Subchi sebagai Anggota VI, dan Slamet Edy Purnomo sebagai Anggota VII.

Proses sidang ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta beberapa peraturan BPK terkait, seperti Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK.

Pengucapan sumpah jabatan untuk Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, dijadwalkan akan dilaksanakan pada 18 Oktober 2024 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

“Proses ini dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan hukum yang ada, sebagai upaya menjaga akuntabilitas lembaga dalam menjalankan fungsinya,” jelas perwakilan Biro Humas BPK.

Dengan selesainya rangkaian sidang, diharapkan komposisi baru kepemimpinan BPK dapat memperkuat kinerja lembaga tersebut dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara.