Sekjen PDIP Akui RUU HIP Diusulkan Partainya

Berita Baru, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjed) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengakui bahwa Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) diusulkan oleh fraksi partainya di DPR.

Hasto menyebutkan dengan polemik yang ditimbulkan RUU HIP pihaknya membuka dialog dengan siapapun.

“Maka dengan adanya rancangan undang-undang yang kami usulkan, PDI Perjuangan tentu saja membuka dialog,” katanya dikutip dari CNN Indonesia, Senin (29/6).

“Kami selalu bermusyawarah, PDI Perjuangan bukan partai yang menang-menangan. Dibakar kantornya saja kita menempuh jalur hukum.” imbuh Hasto.

Pernyataan tersebut telah menjawab pertanyaan publik terkait siapa pengusul RUU HIP yang selama ini enggan diungkap oleh Baleg DPR RI.

Menurut Hasto, selama ini, ada pihak-pihak yang menunggangi isu RUU HIP dengan menjadikan PDI Perjuangan sebagai partai yang ingin merubah pancasila menjadi ekasila dan trisila.

“Tidak etis untuk mengatakan bahwa trisila atau ekasila bukan usulan dari PDI Perjuangan. Tetapi kita melihat bahwa itu dulu adalah suatu gagasan otentik dari bung Karno,” ucapnya.

Hasto menjelaskan, gagasan ekasila dan trisila muncul saat ketua BPUPKI Radjiman Wedyoningrat meminta Bung Karno untuk menyampaikan gagasannya terkait dengan dasar negara Indonesia.

Lalu Bung Karno mengajukan tiga alternatif, yaitu, pancasila, trisila atau ekasila yang merupakan intisari kepribadian bangsa Indonesia yakni gotong-royong.

“Tetapi itu adalah suatu perjalanan sejarah kita sebagai bangsa. Untuk itu hendaknya jangan ditunggangi kepentingan politik, karena PDI Perjuangan, kita yang paling kokoh di dalam jalan Pancasila itu. Kita enggak mungkin merubah pancasila karena itu digali Bung Karno,” jelasnya.

Selanjutnya, Hasto menyebutkan bahwa PDI Perjuangan setuju agar nomenklatur RUU HIP diubah menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila.

“Terkait dengan RUU HIP. PDI Perjuangan setuju untuk dirubah menjadi RUU pembinaan ideologi pancasila. Mengapa? yang namanya pramuka saja ada UU-nya, arsip nasional ada UU, BNN ada UU. Masa kita tidak jaga ideologi yang otentik digali dari bumi Indonesia,” papar Hasto.