Savic Ali Kritik Keputusan Jokowi Menaikkan Iuran BPJS

Berita Baru, Jakarta — Keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kemarin mengundang protes sejumlah kalangan. Sebab, di tengah situasi pandemi COVID-19, keputusan itu justru dinilai sangat merugikan.

Meskipun kenaikan iuran BPJS Kesehatan sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan MA Nomor 7P/HUM/2020, Presiden melakukannya dengan cara lain.

Keputusan itu kemudian mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, salah satunya Savic Ali, Direktur portal NU online: nu.or.id.

Menururt Savic Ali, uang triliunan negara seharusnya bisa menutup defisit anggaran BPJS justru dialokasikan untuk membiayai kursus aneh-aneh dalam Program Kartu Prakerja.

“Triliunan digelontorin gitu aja ke kursus yang aneh-aneh, terus warga dibebani kenaikan BPJS. Ampun dah. Yang bayar BPJS itu kelas menengah rentan,” kata Savic Ali melalui Twitter-nya.

Savic Ali yang juga merupakan pendiri portal Islami.co memandang bahwa langkah Presiden Jokowi selama ini cuma mendengarkan golongan masyarakat dari kelas menengah ke atas sehingga keputusan dibuatnya tidak tepat sasaran.

Padahal, lanjut Savic para peserta BPJS Kesehatan, rata-rata golongan masyarakat kelas menengah rentan.

Savic pun merasa tergelitik untuk membuat survei jajak pendapat di antara pengikut Nahdatul Ulama atau yang sering disebut Nahdliyin. Mengingat sebagian besar Nahdliyin adalah golongan kelas menengah rentan yang merasakan imbas dari keputusan Presiden Jokowi

“Kalo gue bikin polling online apakah warga Nahdliyin (yang sebagian besar kelas menengah rentan) setuju kenaikan BPJS kelas I & II atau tidak kayaknya menarik. Karena Presiden Jokowi sepertinya sudah kebanyakan dengerin saran dari kelas menengah ngehe yang ada di sekitarnya,” tulisnya di akun Twitternya.