Rusia dan China Jadi Sorotan, Kongres AS Usulkan $300 Juta untuk Ukraina dan Sikap Tegas di Taiwan

Berita Baru, Washington – Kongres Parlemen AS usulkan $300 juta untuk militer Ukraina dan pernyataan dukungan untuk pertahanan Taiwan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) pertahanan dan keamanan yang dirilis pada Selasa (7/12).

Usulan itu dinilai banyak pihak sebagai sikap tegas AS atas konflik yang sedang memanas antara AS dan Rusia terkait konflik Ukraina dan antara AS dan China terkait konflik Taiwan.

The National Defense Authorization Act (NDAA) untuk tahun 2022 mengesahkan secara total $770 miliar dalam pengeluaran militer AS. Jumlah itu lebih banyak $25 miliar dari yang diminta oleh Joe Biden dan sekitar 5% lebih banyak dari anggaran tahun lalu.

Dana tersebut termasuk $300 juta untuk Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina, yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada angkatan bersenjata Ukraina, kemudian $4 miliar untuk Inisiatif Pertahanan Eropa dan $150 juta untuk kerjasama keamanan Baltik.

Namun, itu tidak termasuk ketentuan yang akan memaksa Biden untuk menjatuhkan sanksi atas pipa Nord Stream 2 senilai $11 miliar untuk membawa gas Rusia langsung ke Jerman.

Para pendukung keputusan untuk tidak ‘menghukum’ Rusia itu mengatakan bahwa pipa itu akan berbahaya bagi sekutu Eropa.

Anggota parlemen juga menghilangkan amandemen yang akan melarang AS membeli utang negara Rusia.

Rekan-rekan Demokrat Biden mengendalikan DPR dan Senat. Gedung Putih mengatakan pihaknya mendukung sanksi jika Rusia menginvasi Ukraina, tetapi bukan ketentuan yang dapat mengancam hubungan trans-Atlantik.

Tidak hanya menanggapi Rusia, RUU tersebut juga menyoroti konflik memanas antara Taiwan dan China, dimana AS telah menyiapkan $7,1 miliar untuk Inisiatif Pencegahan Pasifik dan pernyataan dukungan kongres untuk pertahanan Taiwan,.

RUU itu juga melarang Departemen Pertahanan untuk mendapatkan produk yang diproduksi dengan kerja paksa dari wilayah Xinjiang China.

Amerika Serikat telah mengklaim perlakuan China terhadap minoritas Muslim Uyghur di Xinjiang sebagai genosida, dan anggota parlemen telah mendorong larangan impor produk yang dibuat dengan kerja paksa dari Uyghur.

Namun, China dengan tegas menyangkal tuduhan genosida dan mengatakan tuduhan dari AS itu adalah pernyataan fitnah tentang kondisi di Xinjiang.

RUU yang telah mendapat persetujuan dari DPR di Kongres, untuk selanjutnya akan digodok di Senat dan ditandatangani oleh Presiden Joe Biden.