Ratna Juwita Kritik Kebijakan Subsidi Kendaraan Listrik

Berita Baru, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menyampaikan bahwa penggunaan kendaraan listrik memang dapat mengurangi emisi dari kendaraan yang menggunakan energi fosil, tetapi masih ada banyak pembangkit listrik yang menghasilkan energi kotor dalam produksinya.

Dalam sebuah diskusi Focus Group Discussion di Ruang Rapat Fraksi PKB, Senayan Jakarta, pada hari Rabu (7/6/2023), Ratna menyatakan bahwa kebijakan subsidi kendaraan listrik masih belum mencapai sasaran yang tepat. Insentif yang seharusnya mempercepat penurunan emisi gas buang, pada akhirnya tetap dihadapkan pada polusi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik.

“Kami melihat kebijakan subsidi kendaraan listrik masih belum tepat sasaran. Insentif yang awalnya diharapkan mempercepat penurunan emisi gas buang, namun di hulunya tetap saja pembangkit listriknya masih banyak menimbulkan polusi,” ungkap Ratna

Ia menjelaskan bahwa saat ini sebagian besar energi listrik di Indonesia masih berasal dari batubara sebesar 70%, gas sebesar 22%, dan energi baru terbarukan hanya digunakan sebesar 12%.

Oleh karena itu, Ratna berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan subsidi kendaraan listrik dan mulai fokus pada penggantian penggunaan batubara dan gas sebagai sumber energi listrik dengan energi baru terbarukan.

Ratna menilai bahwa kebijakan insentif pajak untuk kendaraan listrik, baik mobil maupun sepeda motor, tidak efektif dalam memberikan stimulus. Hal ini terbukti dengan tren penjualan yang lambat setelah diterbitkannya PMK Nomor 38 Tahun 2023 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menurutnya, untuk meningkatkan penjualan kendaraan listrik, yang perlu dibangun adalah ekosistemnya, termasuk meningkatkan jumlah infrastruktur stasiun pengisian daya (charging station).

Meskipun demikian, politisi dari Fraksi PKB ini tetap menegaskan bahwa fraksinya mendukung transformasi dari kendaraan bahan bakar fosil menjadi listrik. Namun, ia berpendapat bahwa strategi lain yang tidak memberatkan anggaran negara dengan subsidi pajak harus diterapkan.

“Fraksi PKB tetap mendukung, namun dengan strategi lainnya, bukan dengan membebani anggaran negara dengan subsidi untuk masyarakat yang mampu,” tegasnya.