Ratna Juwita: BPH Migas Wajib Realisasikan BBM Satu Harga di Daerah 3 T

Berita Baru, Jakarta – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS), pada Senin (15/3).

Pada kesempatan tersebut BPH MIGAS menyampaikan empat tema utama yaitu alokasi jumlah dan lokasi BBM Satu Harga di seluruh Indonesia, posisi terkini terkait konsesi ruas transmisi gas bumi Cirebon – Semarang, solusi agar pembangunan pipa gas bumi Cirebon – Semarang dapat terlaksana sesuai target, dan proses penentuan pelaksana pembangunan pipa gas bumi Cirebon – Semarang.

Menanggapi presentasi tersebut, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB memberikan perhatian cukup besar terkait realisasi kebijakan BBM Satu Harga di Daerah 3 T (tertinggal, terluar, terdepan_red.), yang akan menjangkau kebutuhan masyarakat di 11.233 desa.

“BPH MIGAS ini memiliki tugas mulia, yaitu memastikan daerah 3 T dapat menikmati BBM Satu Harga sebagaimana kebijakan prioritas selama periode pemerintahan 2020-2024,” terangnya ditemui usai RDP, Senin (15/3) sore di Jakarta.

Istri Ketua Umum KONI Tuban tersebut menyebut, BPH MIGAS sudah bekerja baik, tetapi harus lebih akseleratif lagi agar target tersebut bisa lebih cepat terpenuhi.

“Saya kira BPH MIGAS sudah bekerja baik. Namun, saya tidak bosan-bosan menegaskan agar mereka melakukan akselerasi. Karena Republik Indonesia ini sudah merdeka hampir 76 tahun, tetapi rakyat pada 11.233 desa pada daerah 3 T itu masih belum dapat keadilan akses terhadap BBM. Ini poin nya,” tegas Ratna.

Dalam hal ini, Komisi VII akan mendukung penuh skenario akselerasi realisasi BBM Satu Harga di seluruh Indonesia, secepatnya.

“Seharusnya, tahun 2023 sudah harus terealisasi semua. Tahun 2024 kita fokus evaluasi kepuasan warga dan daerah. Kami di Komisi VII DPR RI mendukung penuh,” pungkasnya.

RDP bersama BPH Migas terkait kelanjutan proyek strategis Nasional jalur transmisi dan distribusi Gas Cirebon – Semarang dan juga sejauh mana pelaksanaan fungsi BPH Migas terkait pengawasan BBM satu harga di daerah 3 T… yg kurang lebih ada 11.233 desa di seluruh Nusantara.