RAPBN 2024, Pemerintah dan DPR Fokus Bahas Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Berita Baru, Jakarta – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah melanjutkan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024. Saat ini, mereka fokus pada tahap perumusan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), yang menjadi landasan penting dalam penyusunan anggaran negara.

“ADEM memberikan gambaran umum untuk merumuskan desain kebijakan fiskal yang bertujuan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” demikian dikutip dari rilis resmi Badan Kebijakan Fiksal Kemenkeu, Jumat (9/6/2023).

Dalam serangkaian rapat kerja dengan Komisi XI DPR sejak tanggal 5 Juni 2023, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pusat Statistik telah mendiskusikan perkembangan perekonomian domestik dan global saat ini, serta prospeknya ke depan. Para peserta rapat kerja sepakat bahwa eskalasi ketegangan geopolitik telah meningkatkan ketidakpastian dan fragmentasi global, yang berdampak signifikan pada investasi dan perdagangan internasional.

Indikasi perlambatan kinerja ekonomi dunia juga semakin terlihat, terutama di negara-negara maju dan Tiongkok. Meskipun demikian, beberapa indikator perekonomian Indonesia tetap menunjukkan sinyal positif, khususnya dalam hal aktivitas konsumsi. Namun, dampak dari dinamika global perlu diwaspadai, terutama terkait penurunan kinerja ekspor dan potensi tertahannya investasi.

Dalam konteks ini, Pemerintah bersama Komisi XI DPR telah menyepakati pengusulan ADEM RAPBN 2024. Asumsi pertumbuhan ekonomi yang semula diperkirakan antara 5,3% hingga 5,7%, kini disesuaikan menjadi 5,1% hingga 5,7% agar lebih realistis mengingat perkembangan terkini dan risiko eksternal yang dihadapi.

Proyeksi inflasi adalah sebesar 2,5% dengan kisaran ±1%, sesuai dengan usulan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Nilai tukar rupiah diperkirakan berkisar antara 14.700 hingga 15.200 per Dolar Amerika Serikat, yang lebih kuat daripada nilai tukar dalam KEM-PPKF.

Hal ini didasarkan pada kendali inflasi, kinerja yang baik dalam neraca pembayaran, serta minat investor portofolio terhadap obligasi negara. Sementara itu, suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun diperkirakan berada antara 6,49% hingga 6,91%.

Dalam rapat kerja yang melibatkan Pemerintah dan Komisi VII, juga disepakati asumsi minyak dan gas untuk RAPBN 2024. Harga Indeks Harga Minyak Indonesia (ICP) ditetapkan sebesar 75 hingga 80 Dolar Amerika Serikat per barel, dengan produksi minyak bumi sebesar 615 hingga 640 ribu barel per hari, dan produksi gas sebesar 1.030 hingga 1.036 ribu barel setara minyak per hari.

Selain itu, pemerintah juga mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan. Hal ini bertujuan untuk menjaga iklim investasi di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global.

Reformasi perpajakan diharapkan dapat mendorong kinerja perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan, sambil memberikan insentif fiskal yang tepat untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Rasio perpajakan ditargetkan meningkat dari 9,91% hingga 10,18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang ditetapkan dalam KEM-PPKF 2024, menjadi 9,92% hingga 10,2% terhadap PDB.

Pengelolaan kebijakan ekonomi yang kredibel dan kebijakan perpajakan yang sehat dan adil diharapkan menjadi landasan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Target-target tersebut mencakup penurunan tingkat kemiskinan sebesar 6,5% hingga 7,5%, penurunan indeks gini menjadi 0,374 hingga 0,377, penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,0% hingga 5,7%, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,99 hingga 74,02, dan peningkatan nilai tukar petani dan nelayan.