Ranperda Perlindungan Nelayan, Tiga Kades dan Warga Mengare Ingin Pemerintah Dirikan Pom Solar Khusus Nelayan

Berita Baru, Gresik – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Gresik, Syahrul Munir menggelar dengar pendapat masyarakat atau Public Hearing di dua titik lokasi tepatnya di Kecamatan Bungah dan Kecamatan Manyar, Minggu (21/3).

Menariknya, saat Public Hearing wakil rakyat termuda di DPRD Gresik itu digelar di salah satu Balai Nelayan di Desa Tanjung Widoro Bungah Gresik. Tiga kepala desa hadir serentak bersama puluhan kelompok nelayan setempat.

Dalam kesempatan itu, para nelayan menyampaikan sejumlah aspirasinya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Salah satunya yakni meminta agar pemerintah menyediakan Pom solar khusus nelayan di Pulau Mengare.

“Kebutuhan solar per 1 hari diperkirakan sekitar 5 liter solar per armada dengan total armada di Mengare yang melingkupi 3 desa (Kramat, Watu Agung, Tajung Widoro) sejumlah 969 armada. Sedangkan mereka harus menempuh jarak kurang lebih 13 km untuk mendapatkan bahan bakar melalui SPBU di Sembayat dengan kondisi jalan kabupaten yang kurang bagus,” terang Asnan salah satu nelayan setempat.

Bahkan ironinya, lanjut Asnan mengungkapkan, banyak nelayan yang urung melaut karena tidak mendapatkan bahan bakar solar subsidi. Untuk itu, pihaknya berharap agar pemerintah sedianya memberikan bantuan berupa Pom solar khusus nelayan yang ditempatkan di Pulau Mengare.

“Masyarakat nelayan Mengare menginginkan fasilitas SPBU khusus nelayan sehingga mereka tidak kesulitan untuk pergi melaut,” pintanya.

Mendapati usulan masyarakatnya, Ketiga kades dari Desa Watu Agung, Desa Tanjung Widoro, dan Desa Kramat saling kompak agar keinginan para nelayan benar-benar diperjuangkan agar segera bisa terwujud.

“Saya sangat setuju usulan dari masyarakat nelayan di tiga desa di pulau mengare ini, dan kami kepala desa siap bersinergi dan mendukung penuh, semoga dengan hadirnya pak syahrul di mengare ini dapat segera mewujudkan harapan dan keinginan masyarakat nelayan, sehingga terwujud kesejahteraan bagi mereka,” tandas Zamrozi selaku Kepala Desa Watu Agung didampingi Nastain Kepala Desa Tanjung Widoro dan Taufik Kepala Desa Kramat.

Sementara itu, Syahrul Munir mengatakan, pihaknya akan berupaya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar bisa mengalokasikan anggaran untuk solar subsidi.

“Sebab, kalau pusat yang bisa menyediakan hanya pertalite dan pertadex atau dex solar, tetapi nanti saya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkit khususnya pemerintah agar ada alokasi anggaran untuk subsidi solar,” kata politisi asal PKB itu.

Dijelaskan Syahrul, pemerintah sebetulnya bisa saja menyediakan Pom solar khusus nelayan. Ia mencontohkan, di beberapa wilayah yang telah tersedia layanan tersebut.

“Contohnya di Panceng juga sudah ada Pom solar khusus nelayan, dan dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk mendampingi dan memfasilitasi sehingga kesejahteraan nelayan bisa terwujud,” tandas dia.

Syahrul optimis jika seluruh nelayan tiga desa di Pulau Mengare kompak menyuarakan, maka tidak mustahil jika keinginan mendirikan Pom khusus solar khusus nelayan akan segera terwujud.

“Tidak ada yang tidak mungkin, kalau semua kompak menyuarakan pasti keinginan itu akan segera terwujud, apalagi disini sudah ada Bumdes terpadu gabungan tiga desa, dan saya siap mengawal,” tukasnya.

Disisi lain, para nelayan juga masih mengeluhkan maraknya oknum yang menangkap ikan menggunakan pukat trawl. Mereka mengiginkan agar penindakan dan pengawasan aparat terhadap pemakai pukat trawl di sekitar perairan Mengare dipertegas. Sebab, pukat trawl dapat mempengaruhi jumlah ikan yang mereka dapat, ikan-ikan kecil dan terumbu karang juga terancam rusak.

Usai Public Hearing di Pulau Mengare, Syahrul Munir melanjutkan acara serupa di Kantor DPC PKB Kecamatan Manyar.