Puluhan Pedagang Demo Tolak Relokasi Imbas Pelebaran Jalan Manyar Gresik

Berita Baru, Gresik – Puluhan pedagang pemilik bedak atau stan yang terdampak pembebasan lahan proyek peleberan Jalan Manyar yang tergabung dalam Paguyuban Bedak Manyar (PBM) menggelar unjuk rasa menolak lahan relokasi yang telah disiapkan pemerintah di sebelah lapangan dan dekat makam berupa Pujasera.

Aksi unjuk rasa berlangsung di halaman gedung DPRD Gresik, Kamis (06/10). Para pendemo melakukan orasi dengan membawa mobil komando (Mokom) sembari membentangkan spanduk berisi tuntutan para pedagang.

Sebenarnya, mereka tidak keberatan pemerintah melebarkan jalur Pantura, khususnya sepanjang Jalan Raya Desa Manyarejo. Hanya saja, para pedagang ini menginginkan lahan relokasi yang lebih strategis.

“Karena BPJN (Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN), sepakat kalau bedak kita mundur saja. Makanya, kita tetap menolak relokasi,” ujar Korlap Aksi, Joko Santoso didampingi Ketua PBM Abdullah Syafi’i.

Selang beberapa waktu melakukan orasi, perwakilan PBM akhirnya ditemui Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchammad dan Anggota Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi di ruang rapat pimpinan dewan.

Dalam pertemuan itu, perwakilan para mengungkapkan tuntutannya. Seperti beredar kabar kalau pujasera akan dikelola oleh pemerintah desa dengan mengenakan tarif sewa sebesar Rp 5 juta pertahun. Selain itu, tidak semua pemilik bedak adalah penjual makanan dan minuman. Termasuk ada tukang tambal ban.

Menanggapi tuntutan tersebut, Abdul Qodir berjanji akan menindaklanjuti dengan berkomunikasi dengan Pemkab Gresik. Sebab, ada beberapa permasalahan yang harus disepakati dulu sebelum melakukan relokasi.

“Seperti kabar biaya sewa stand akan dikenakan sebesar Rp 5 juta pertahun. Untuk sewa stand di pasar desa yang ukurannya lebih besar saja hanya Rp 700 ribu setahun. Ini tidak benar dan harus diluruskan,” ujarnya.

Selain itu, sebelum dilakukan relokasi harus diperjelas denahnya, jumlah stand dan ukuran hingga penataannya. Sehingga, para pedagang pemilik bedak akan mengetahui secara jelas dan transparan. 

“Itu semua harus tuntas dulu. Kita harus duduk bersama lagi,” paparnya.

Pemkab Gresik, lanjut Qodir, juga harus memiliki konsep yang jelas agar relokasi tersebut bisa efektif dan pujasera bisa ramai pengunjung. Sebab, dewan tidak ingin relokasi akan mematikan mata pencaharian dari masyarakat. Salah satu yang bisa dicontoh yakni Kota Surabaya. Relokasi dengan menyiapkan konsep yang mendukung agar pedagang tetap ramai pengunjung.

“Nanti, hasil komunikasi dengan Pemkab Gresik akan kita sampaikan,” tegas dia.

Setelah mendapat jawaban dari pimpinan DPRD Gresik, para pengunjukrasa bersedia menunggu hasil tindaklanjut dari dewan. Apabila masih tidak ada solusi, maka mereka akan ngeruduk kembali ke gedung DPRD Gresik.