Presiden Jokowi Minta TNI-Polri Serius Berantas Tambang dan Ekspor Ilegal

Berita Baru, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar TNI-Polri menindak tegas ekspor ilegal dan tambang ilegal. Karena Presiden masih melihat kegiatan tersebut ada di Indonesia.

“Tadi saya sampaikan yang namanya ekspor ilegal masih berjalan yang namanya tambang ilegal masih berjalan. ya proses hilirisasi dan industrialisasi menjadi terganggu, dan tugas TNI – Polri ada disitu,” kata Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam jumpa pers usai memberikan pengarahan di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (8/2).

Presiden kemudian membeberkan diantara kegiatan tambang ilegal yang masih ada yakni, timah, bauksit hingga batu bara. Menurut Jokowi, adanya pertambangan ilegal itu membuat penerimaan negara menjadi sangat berkurang.

“Itu lah tugas TNI – Polri kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL misalnya,” urai Presiden Jokowi.

Selain itu, dalam Rapim yang digelar secara tertutup itu, Presiden Jokowi menekankan agar TNI-Polri memiliki kesamaan visi terkait investasi, hilirisasi industri, karhutla, serta menjaga kondusifitas di tahun politik.

Secara khusus, Presiden berpesan mengenai pentingnya hilirisasi yang memberikan nilai tambah besar bagi negara sesuai tema yang diangkat pada rapim TNI-Polri 2023.

“Karena temanya yang pilih oleh TNI-Polri yang berkaitan dengan produktivitas, transformasi ekonomi, saya lebih banyak menyampaikan mengenai pentingnya hilirisasi, yang memberikan nilai tambah yang besar bagi negara,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, salah satu upaya menjaga hilirisasi dan industrialisasi itu adalah dengan memberantas ekspor ilegal. Sebab, praktik-praktik tersebut bakal mengganggu proses hilirisasi dan industrialisasi yang sedang dikerjakan pemerintah.

“Tugas TNI-Polri adalah menjaga agar namanya industrialisasi, hilirisasi itu berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan,” tegas Presiden Jokowi.